ASPALISASI JALAN LINGKUNGAN DI KEL. SEKARPUTIH DIDUGA TIDAK TAAT ATURAN

0

BONDOWOSO| Sketsaonline. com – Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman/informasi oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

Hal ini sama sekali tidak di indahkan oleh salah satu rekanan yang ada di Bondowoso yang saat ini sedang membangun Jalan lingkungan berupa Aspalisasi di Kel. Sekarputih Dusun Karang Asem, sejauh pantauan di lapangan dari normalisasi hingga saat ini tidak terlihat papan pengumuman proyek tersebut di pampang dilokasi pekerjaan.

Hermanto salah satu Warga Dusun Karang Asem membenarkan adanya kegiatan Aspalisasi yang dilaksanakan oleh rekanan yang hingga sekarang masih misterius.

” Apa itu Kontraktor atau perorangan kami disini selaku warga masih bertanya-tanya, apalagi kondisi paving dijalan itu masih layak dipakai, kenapa harus di rehap dengan aspal yang kwalitasnya tidak menjamin seberapa lama bahkan dari 310 Meter jalan yang telah dipaving, hanya sekitar 100 Meter saja yang di aspal, lantas gimana dengan perencanaanya, terkesan hanya untuk pengalihan anggaran. ” Katanya.

Mirisnya, proses pengaspalan jalan tersebut menurut Hermanto dilakukan saat Sore hari sampai malam, ” Apa tidak terkesan asal-asalan dan tidak mungkin maksimal dalam pengerjaanya, mari kita sama-sama croscek ke lokasi, jika kami salah, ” Imbuhnya.

Terpisah, Khosim salah satu Kasi di Kel. Sekarputih membenarkan hingga saat ini tidak adanya pemberitahuan dari pelaksana proyek secara lisan maupun tulisan kepada pihak Kelurahan.

” Saya sudah tanyakan ke Pak. Lurah, menurut beliau tidak ada SPK dari manapun prihal pekerjaan tersebut hingga saat ini. ” Ungkapnya. Kamis (23/05) dipendopo Kel. Sekarputih.

Padahal, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program yang diatur dalam Permen PU 12/2014. (Bam”S).