Belum Lakukan RUP, Walikota Depok Harus Tegur Dua Kepala OPD dan Empat Camat

0
Ilustrasi

Penggiat Anti Korupsi kota Depok Ivan M, S.H mengungkapkan,Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pada setiap kegiatan yang telah diterbitkan melalui Peraturan presiden, hal itu wajib di lakukan karena sebagai landasan atau dasar anggaran belanja daerah.

“Sebagai PA/KPA wajib melaksanakan aturan tersebut, sesuai penelusuran kami pada website LKPP https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapKldi?idKldi=D97, bahwa masih terdapat 2 OPD dan 4 Kecamatan yang belum mengimput paket kegiatan ke RUP”,ujar Ivan dikantornya Margonda Depok (13/8).

Menurutnya, Saat ini telah memasuki pertengahan Agustus, pastinya sudah banyak kegiatan dilaksanakan Dua Dinas dan Empat Camat tersebut. minimal belanja makanan dan minuman ataupun operasional kantor.

“Para OPD tersebut dinilai tidak patuh pada peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta Surat Edaran No. 11 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaaan (RUP)”ungkap Ivan.

Dikatakannya, hal ini juga sudah jelas tertuang dalam amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 22 Ayat (3) yang menyatakan pengumuman RUP dilakukan melalui SIRUP.

Kemudian Pada Ayat (4) juga menyatakan, pengumuman melalui SiRUP dapat ditambahkan dalam situs web Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar dan/ atau media lainnya. Jelas Ivan.

Selain itu lanjut Ivan, telah disebutkan juga pada Huruf E. Risiko Tidak Melaksanakan Pengumuman dan Pelaksanaan RUP Beberapa permasalahan yang dapat muncul akibat tidak/terlambat melaksanakan pengumuman dan pelaksanaan RUP sebagai berikut:

angka 5. Tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat atau permasalahan hukum.

.angka 6. Dapat terkena sanksi administratif sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 82.

“Untuk itu Walikota harus mengambil sikap tegas dan memberikan sanksi kepada Dua Kepala OPD dan Empat Camat yang belum mengumumkannya”, ungkap Ivan. (DOT)