DPR Dukung Pemerintah Batasi Akses Asing ke Papua dan Papua Barat

0
Foto: istimewa

JAKARTA – Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mendukung langkah pemerintah untuk membatasi akses masuk Warga Negara Asing (WNA) ke Papua. Pernyataan itu menyusul dideportasinya 4 WNA asal Australia akibat ikut terlibat konflik di Papua.

“Saya mendukung seluruh langkah yang diambil pemerintah, namun terlebih lagi nanti kami akan panggil menteri luar negeri, untuk bisa menjelaskan permasalahan ini,” ujar Abdul saat di Nusantara II, Kompleks DPR, Jakarta, dalam keterangan tertulis pada media ini, Rabu (04/09/2019).

Abdul mengatakan akan memanggil semua pihak terkait untuk menjelaskan permasalahan yang ada di Papua. Karena memang masalah Papua cukup kompleks sehingga harus ada rapat bersama beberapa kementerian.

“Karena masalahnya cukup kompleks, maka kami akan rapat pada hari Kamis dengan panglima TNI, Menhan, Menlu, BIN, dan Menkominfo. Sekalian karena kemarin di sana ada pemblokiran akses sosial media,” beber politisi PKS tersebut.

Sebelumnya, seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pihaknya akan membatasi masuknya warga negara (WN) asing ke Papua dan Papua Barat.

Langkah ini diambil pemerintah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di bumi cendrawasih menyusul gelombang demonstrasi hingga aksi anarkis yang kerap dilakukan beberapa hari terakhir ini. (*)