Kuasa Hukum Kemenag Pastikan Penertiban di Lahan UIII Sesuai Aturan

0
Penertiban bangunan di lahan proyek UIII di Cisalak, Depok, Jumat (08/11/2019). Foto: Boy

DEPOK – Tim kuasa hukum Kementerian Agama (Kemenag) RI, Mirsad menegaskan, penertiban lahan seluas 142,5 hektar milik Kemenag di Cisalak, Sukmajaya, Depok, sudah sesuai prosedur. Hal ini dikatakan Mirsad saat mendampingi Tim Terpadu melakukan eksekusi, Jumat (08/11/2019).

Penertiban lahan tempat dibangunnya Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu mulai dilakukan pada Kamis (7/11/2019) kemarin, dan direncanakan berlangsung selama 7 hari.

Menurut Mirsad, lahan seluas 142,5 hektar tersebut, semula atas nama Departemen Penerangan (Depan) RI Cq. RRI, sertifikat hak pakai No. 0001/Cisalak tahun 1981. Selanjutnya, jelas dia, penggunaan lahan itu dialihkan kepada Kementerian Agama RI untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan UIII dengan sertifikat hak pakai No. 0002/Cisalak atas nama Kementerian Agama RI.

Kemudian, kata dia, diatas lahan bekas RRI tersebut ditempati dan didirikan bangunan oleh sejumlah warga, yang kemudian diberikan santunan atau kerohiman sesuai Perpres No 62 Tahun 2018, sebagai ganti atas dampak sosial dari pembangunan.

“Sebagian besar warga yang telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan santunan, sudah menerima uang santunan dan telah keluar dari lahan ini,” kata Mirsad di lokasi penertiban, Jumat (08/11/2019).

Mirsad menjelaskan, kepada warga yang tidak memenuhi syarat atau enggan untuk diverifikasi, akan ditertibkan oleh Tim Terpadu. Sebelum melakukan penertiban, lanjut dia, pihak Satpol PP Kota Depok, sebagai salah satu tim terpadu telah melakukan upaya-upaya persuasif agar mereka keluar dari tanah tersebut.

“Setelah diberikan surat peringatan (SP) I, II, III akan diterbitkan penertiban oleh Tim Terpadu dengan leading sektor Satpol PP Kota Depok yang dibantu oleh Polres dan Kodim Depok. Ini dilaksanakan dengan tanpa kekerasan dan manusiawi,” ujarnya.

Untuk warga yang mengaku mempunyai Eigendom Verponding No. 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot, Misrad menjelaskan, sudah tidak berlaku lagi.

Hal itu, kata dia, berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1958, PP No 18 Tahun 1958, UU No 5 Tahun 1960, PP No. Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 dan beberapa aturan pelaksanaan lainnya atas tanah-tanah bekas hak barat yang diyatakan tanah negara serempak di seluruh Indonesia.

“Disamping itu Eigendom Verponding No. 448 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Depok berdasarkan poyosan No. 133/Pft.G/2009/PN. Depok. Oleh karena itu tim terpadu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengakomodir atau bermusyawarah kepada warga yang menolak penertiban,” katanya. (Boy)