Penertiban Lahan UIII Depok Berjalan Lancar

0
Penertiban lahan milik Kemenag RI di Cisalak Depok, Kamis (07/11). Foto: Boy

DEPOK – Setelah melalui proses yang cukup panjang, penertiban lahan tahap pertama milik Kementerian Agama di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat mulai dilakukan, Kamis (07/11/2019).

Kuasa Hukum Kementerian Agama RI Misrad SH. MH menuturkan, penertiban lahan seluas 142 hektar yang nantinya akan dibangun kompleks Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) tersebut berlangsung lancar. Penertiban akan dilakukan selama 7 hari.

Sebelum penertiban dilaksanakan, telah dilakukan tahapan-tahapan penyelesaian secara hukum, seperti memberikan kerohiman atau santunan kepada mereka yang memenuhi syarat, kemudian memberikan peringatan atau SP1, SP2 dan SP3.

“Dari 150 yang akan kita tertibkan tahap pertama, yang ada rumahnya sekitar 16, dan itu rata-rata lahan kosong. Pemilik yang mengaku tanahnya disini pun tidak tinggal disini. Bahkan KTP mereka secara administratif tidak tercatat di kelurahan,” kata Misrad saat dijumpai di lokasi peneriban, Kamis (07/11/2019).

Ia menjelaskan, pada penertiban tahap pertama itu, kepada mereka yang terkena dampak penertiban akan mendapatkan kerohiman bukan pengganti kerugian. Penilaian terhadap kerohiman, kata dia, meliputi mobilisai atau pengosongan, kesempatan mendapatkan hasil, kesempatan mereka bekerja, dan memperoleh biaya tempat tinggal selama satu tahun di wilayah lain.

“Tahap pertama ini akan kita lakukan selama tujuh hari, kita sebelumnya sudah melakukan upaya-upaya dan kita sudah melakukan verifikasi kepada warga-warga sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2018. Kepada warga-warga yang memenuhi persyaratan akan diberikan ganti kerohiman,” jelasnya.

Sebagai informasi, penertiban di lahan yang akan dibangun komplek UIII tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia.

Lahan seluas 142 ha yang dimaksud sebelumnya berstatus hak pakai atas nama Kementerian Perhubungan sejak tahun 81 dengan sertifikat nomor 001. Lahan itu kemudian dialihkan kepada Kementerian Agama dengan sertifikat hak pakai nomor 002. (Boy)