3000 RTLH di Depok Terima Bantuan

0

DEPOK- Walikota Depok KH Mohammad Idris mengatakan, ada Sebanyak 115 rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Kecamatan Pancoran Mas dalam tahun 2019 akan mendapatkan bantuan langsung dana perbaikan sebesar Rp 18 juta/unit rumah.

Menurut Idris, Besarnya dana jika dilihat dari perbaikan memang tidak mencukupi, namun tentunya sangat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan perbaikan rumah agar menjadi rumah layak huni,” ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris didampingi Kepala Bidang Keuangan Daerah (BKD) Nina Suzana, Camat Pancoran Mas Utang Wardaya dan Pimpinan Cabang BJB Depok Ade Muhamad, Rabu (16/10/2019).

Dikatakan Mohammad Idris, melihat besarnya dana yang dikucurkan tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itulah dibutuhkan peranan masyarakat sekitar untuk bergotong royong membantu warga yang memperoleh bantuan perbaikan rumah.

“Gotong royong itu sangat penting sehingga kebersamaan antar tetangga dan warga dapat terus terjalin serta terlaksana di masa sekarang yang semakin berkembang ini,” jelasnya

Pada kesempatan lain Kepala Bidang Perumahan (Disrumkim) Depok Reflyanto menjelaskan, Pemerintah kota Depok melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Rumkim) ditahun 2019 memberikan bantuan langsung kepada 3000 pemohon Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 11 Kecamatan kota Depok.

“Bantuan yang diberikan berasal dari Provinsi, APBN Pusat dan APBD kota Depok. Masing-masing pemohon RTLH diberikan kucuran dana langsung sejumlah 18jt rupiah/unit”, ujar Reflyanto kepada sketsa diBalaikota.

Dikatakan Refly,untuk bantuan Sosial ini diberikan berupa uang sebesar 18 juta rupiah perkeluarga ini digunakan untuk keperluan pembelian matrial sekisar 15 juta dan selebihnya bisa dipakai untuk biaya tambahan jika ada kekurangan.

“Pada prosesnya pengajuannya mereka dikoordinir oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah dibentuk disetiap kelurahan masing-masing penerima bantuan , sedangkan untuk Dinas sendiri akan menurunkan team monitoring dalam melakukan pengawasan”lanjut Refly.

Adapaun untuk masing-masing anggaran yang diberikan melalui APBD Kota Depok sendiri ada sekisar 1000 unit RTLH, untuk Bantuan dari APBD Provinsi 1000 unit dan ABBN Pusat 1000 unit,

“Saat ini ada beberapa kecamatan sudah berjalan proses pembangunan RTLH dari bantuan pusat, untuk bantuan ABPD Kota Depok dan provinsi sedang tahap proses pencairan dana, pada proses pencairan dana hingga pembangunan RTLH mereka didampingi oleh Tim Pengawas, hal ini agar pada prosesnya benar -benar tepat sasaran , ungkap Refly

Lebih lanjut Refly menjelaskan bahwa Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, khususnya kota depok.

“Minimal tempat tinggal mereka nenjadi layak untuk di huni.Di tahun 2019 ini penerima bantuan sudah terdata tinggal lakukan prosesnya saja”.papar Refly.

Seperti diketahui Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Depok Tahun 2016-2021, Pemerintah memiliki visi menjadikan Depok sebagai Kota yang unggul, nyaman, dan religius.

Wali Kota dan Wakil Walikota Depok terpilih, Mohammad Idris dan Pradi Supriatna menguatkan visi tersebut melalui tiga program unggulan, yaitu Depok Kota Sehat, Kota Bersih dan Ketahanan Keluarga.

Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui program Rumah tidak layak huni (RTLH), yaitu Rumah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemilik nya.

Sedangkan rumah yang tidak layang huni rumah yang tidak memenuhi persyaratan Keselamatan bangunan serta kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya.

Maka dengan data RTLH yang valid dan up to date, dapat meningkatkan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk pengentasan RTLH yang tepat guna .

Adapun kriteria Rumah Layak Huni ( RLH) yang memenuhi persyaratan ada tiga yaitu, Keselamatan Bangunan yang meliputi komponen struktur dan komponen non struktur dan Kecukupan minimum luas bangunan yang memenuhi luas kecukupan minimal 9/orang.

Sedangkan Kesehatan Penghuni antara lain terpenuhinya persyaratan pencahayaan, penghawaan dan sanitasi seperti : kamar mandi, cuci dan kakus (MCK).

Untuk Kriteria rumah layak huni antara lain, Keselamatan Bangunan, Kecukupan minimum luas bangunan dan Kesehatan Penghuni.

” ini pun telah sesuai dengan program Walikota dan Wakil Walikita terpilih saat ini , yakni Depok Bersahabat dan Depok Ramah Keluarga “. Papar Refly. (Herlina/dris)