Demi Kepentingan Masyarakat, Ketua DPRD Bondowoso Berkomitmen Menetapkan P-APBD 2021 Tepat Waktu

0

Bondowoso| Sketsaonline. com – H. Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, menyesalkan keterlambatan penyampaian draft Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementera (PPAS) Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 oleh eksekutif kepada DPRD.

Dan Menurut H. Ahmad Dhafir, Bupati dan jajarannya kembali menunjukkan ketidakpekaan dan sikap tidak disiplin dalam mentaati peraturan perundang-undangan. Akibat dari rasa kurang tanggungjawab terhadap amanah yang telah diberikan, mengakibatkan pembahasan Rancangan Perda P-APBD terlambat, dan hanya menyisakan waktu 10 hari.

Jika penetapan Perda P-APBD 2021 tidak dilakukan, dapat berakibat fatal, salah satunya pelaksanaaan Pilkades serentak. “Jika Pilkades serentak gagal dilaksanakan tepat waktu karena anggaran tambahan pelaksanaan Pilkades tidak bisa dipenuhi dari P-APBD, maka akan menimbulkan gejolak sosial. Belum lagi beban psikologis calon Kades beserta keluarganya”.

Bila P-APBD tidak dilakukan, juga berakibat pada tidak terbayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Silpil Negara (ASN) karena kurangnya penganggaran di APBD awal 2021. “Tempo hari TPP ASN, terlambat dibayarkan karena belum terbitnya Perbup terkait honor Tenaga Kesehatan (Nakes). Sekarang terancam tidak terbayarkan karena, keteledoran pihak Eksekutif terlambat mengajukan draft Perubahan KUA-PPAS 2021”. Ujarnya.

Ketua DPRD Juga mengatakan, “Terlambatnya penetapan Perda P-APBD 2021, juga berakibat tidak diterimanya hak-hak kesehatan para Perangkat Desa, karena premi BPJS ketenagakerjaan untuk Perangkat Desa tidak dianggarkan oleh pihak Pemkab pada APBD awal 2021”. Tuturnya.

“Bupati dan jajarannya harus responsif menyelesaiakan kewajibannya, karena berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Bondowoso”.

“Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat Bondowoso, DPRD berkomitnmen menyelesaikan pembahasan P-APBD 2021, sehingga dapat ditetapkan disisa waktu yang ada. Kami akan melakukan pembahasan P-APBD, siang malam dan tidak ada waktu libur, semua ini akibat ketidakpekaan dan keteledoran pihak Eksekutif yang tidak segera mengajukan draft Perubahan KUA-PPAS P-APBD sesuai ketentuan peraturan perundangan. Apa yang dilakukan DPRD ini, semata-mata sebagai bentuk rasa tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh rakyat kepada kami sebagai anggota DPRD, pungkas H. Ahmad Dhafir. ( Bam” S )