Ada Apa..?? Kades Sopet Intruksikan Perangkat Untuk Tidak Masuk Setiap Hari

0

Situbondo, | Sketsaonline.com-Perangkat Desa berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mempunyai tugas membantu tugas dan Fungsi Kepala Desa.

Seperti halnya tugas Kepala Dusun, untuk melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Namun berbeda di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Beredar isu yang agak nyeleneh dimana perangkatnya yaitu salah satu kepala dusun yang berinisial “HH” tidak pernah masuk kantor setelah dilantik menjadi perangkat desa bahkan lebih parahnya lagi informasi yang diterima team S-One ( Suara Satu ) perangkat tersebut digantikan kehadirannya oleh orang tuanya.

Adanya isu tersebut team S One mendatangi kantor Desa Sopet untuk mengetahui dan mengklarifikasi serta mencari tahu kebenaran informasi tersebut.

Ditemui dikantornya Kepala Desa Sopet Sucipto saat dikonfirmasi perihal kabar burung tersebut mengatakan ” Memang saya membuat kebijakan agar perangkat Desa untuk tidak masuk setiap hari disebabkan jarak yang jauh yang penting bisa hadir pada salah satu hari efektif kerja terutama pada hari senin , termasuk juga kepala dusun HH” terangnya.

Sedangkan ketika disinggung mengenai kehadiran orang tua Kepala Dusun “ HH “ tersebut di kantor Desa Kepala Desa Sucipto membenarkan hal tersebut .
“ Memang benar mas itu untuk membantu dan menggantikan tugasnya sebab kadus yang bersangkutan saat ini sedang melaksanakan pendidikan di pesantren”.

Sementera itu Ketua Umum GP SAKERA Syaiful Bahri yang dimintai pendapatnya terkait dengan kebijaka kades tersebut mengatakan “ kebijakan itu tidak masuk akal dan bukan menjadi salah satu syarat diskresi dari kepala desa dan jika itu benar maka selain kesalahan administrasi juga dapat dikenakan saknsi pidana korupsi dimana unsur memperkaya orang lain yang tidak menjalankan fungsi dan tugasnya itu sudah dilakukan oleh Kepala Desa. Saya berharap kasus ini bisa segera ditindak lanjuti oleh DPMD ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) dan Inspektorat” (Hafiz S-One)