Agenda Sidang Putusan Ditunda, Dirut PT. PKS Sikapi dengan Bijak

0

DEPOK, Sketsaonline – Meskipun agenda sidang putusan ditunda oleh Majelis Hakim selama dua pekan, Direktur Utama (Dirut) PT. Pagar Kandang Sakti (PKS) yang juga Ketua Koordinator Penggarap Bulak Ceger Pengasinan, Sawangan, Kota Depok, H. Noorilahi menyikapi hal itu dengan bijak. Ia menganggap Majelis Hakim menginginkan para pihak bermusyawarah untuk berdamai.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang dipimpin M. Iqbal Hutabarat dengan anggota Nugraha Medica Prakasa dan Forci Nilpa Darma, menunda pembacaan putusan perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Dpk, pada Rabu, 18 November 2020.

“Sidang kami tunda dua pekan hingga tanggal 2 Desember 2020 dalam agenda sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Memberikan kesempatan untuk bermusyawarah,” kata Hakim Ketua Iqbal.

Penundaan tersebut oleh Dirut PT. PKS Noorilahi ditanggapi dengan bijak. Ia berpendapat bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan musyawarah untuk melakukan perdamaian.

“Alasan penundaan dikatakan Hakim Ketua Pak Iqbal bahwa sidang ditunda untuk musyawarah sehingga saya berpendapat, bahwa kami para pihak di dalam perkara ini diharapkan untuk berdamai,” ucap Noorilahi kepada awak media, Kamis (19/11/2020).

Bilamana yang dimaksud Majelis Hakim dalam musyawarah tersebut adalah musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, dikatakan Noorilah, hal itu turut dianggap positif.

Mengingat, Majelis Hakim dalam persidangan haruslah menjatuhkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disertai fakta-fakta yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya di dalam persidangan.

“Saya berdoa. Semoga Majelis Hakim yang memimpin perkara ini adalah Hakim yang benar-benar amanah dari Allah SWT yang diberi kesehatan dan menjatuhkan keputusan yang sebenar-benarnya dan yang seadil-adilnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya juga pernah melakukan somasi ke PT. RMA sebelum perkara ini naik ke Pengadilan. Namun, somasi tersebut tidak dibalas melainkan, PT. PKS ditantang ‘silahkan melanjutkan’ ke Pengadilan.

“Saya enggak mau merugikan orang lain. Apalagi di atas tanah itu sudah dibangun perumahan dan sudah terisi oleh para penghuninya. Jadi alangkah bagusnya bila musyawarah perdamaian dilaksanakan,” ungkapnya.

Noorilahi menerangkan, sebelum perkara ini naik ke Pengadilan, pihaknya pernah mendapatkan tembusan-tembusan dari pihak Manajemen PT. RMA, bahwa pihak PT. RMA siap berdamai dan membayar pengganti kerugian.

“Insya Allah, Majelis Hakim PN Depok yang memimpin perkara ini adalah Hakim yang amanah, utusan dari Allah SWT untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan yang sebenar-benarnya bagi kami para Penggarap Bulak Ceger,” harapnya. (jim)