Bos First Travel Ajukan PK di PN Depok

0

DEPOK – Andika Surachman, Bos First Travel melalui kuasa hukumnya pada Selasa (11/8/2020), mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, terkait penyitaan seluruh aset milik agen perjalanan umroh dan haji.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, telah menjatuhkan putusan terhadap tiga (3) bos First Travel, yakni Andika Surachman, Aniessa Hasibuan dan Kiki Hasibuan.

Ketiganya oleh Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, divonis bersalah melakukan penipuan terhadap 63.310 calon jamaah haji dan umrah di First Travel dengan total kerugian sebesar Rp 905 Miliar.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa aset First Travel bukan untuk dikembalikan kepada para calon jamaah haji dan umroh yang telah menjadi korban dalam perkara tersebut.

Majelis Hakim berpendapat, menurut ketentuan Pasal 39 jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa aset First Travel dirampas negara.

Di tingkat Kasasi pada tanggal 31 Januari 2019 lalu, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut turut menjatuhkan putusan yang sama melalui Putusan Nomor Perkara 3096K/PID.SUS/2018.

Kuasa Hukum First Travel, Boris Tampubolon mengatakan, pengajuan PK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, dikarenakan pihaknya merasa telah memiliki sejumlah bukti baru (novum) namun dirinya enggan merinci bukti-bukti tersebut.

“Bukti baru yang kami miliki ini sebenarnya ke arah perdata. Sebab, hubungan antara First Travel dengan calon jamaah itu sebenarnya jalur perdata. Namun masalahnya, hal ini dibawa ke jalur pidana. Sedangkan aturan hukum menyatakan, kalau masalah perdata ya diselesaikan secara perdata, ujar Boris.

Mengenai penyitaan aset para terdakwa, lanjutnya, seharusnya negara dalam hal ini sebagai Lembaga Yudikatif, saat menjatuhkan putusan tersebut seakan-akan tidak memberikan rasa keadilan kepada para terdakwa. Sebab, pihak korban yakni para calon jamaah haji dan umroh dengan pihak First Travel sudah berdamai.

“Kesepakatan damai antara para calon jamaah haji dan umroh dengan para terdakwa sebenarnya sudah ada. Dikarenakan, para calon jamaah haji dan umroh ingin uangnya dikembalikan. Mereka ingin berangkat. Dan hal ini sudah disetujui dan sudah diputuskan oleh pengadilan perdata waktu itu. Oke berdamai. Sepakat,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya nanti saat persidangan, akan menghadirkan Saksi Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yunus Husein.

“Saksi Ahli yang nantinya akan kami hadirkan di persidangan, yakni Bapak Yunus Husein. Beliau adalah Penyusun Undang-Undang TPPU yang juga ahli dalam bidang TPPU,” pungkasnya singkat. (JIMMY)