Danramil Tegalampel : Musrenbangdes, Prioritaskan Usulan Warga Bukan Usulan Individu

0


BONDOWOSO| Sketsaonline. com – Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para masyarakat, pemerintah desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan dengan berpedoman kepada RPJM Desa.

Sedangkan RPJM Desa menurut Babinsa Tegalampel, Serda. A. Ghafur adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilakukan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

” Forum Musrembangdes diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Selain dari unsur masyarakat, musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. ” Katanya.

Hasil dari musrenbangdes tutur Babinsa Tegalampel menjadi pedoman bagi pemerintah Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa dan daftar usulan RKP Desa.

” Tahapan inilah yang seharusnya di lakukan oleh pemdes dalam menyusun RKP Desa untuk perencanaan pembangunan di desa itu sendiri. entah hal ini sudah dilalsanakan atau tidak RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan menjadi dasar penetapan APB Desa yang akan berjalan. ” Tuturnya, Jum’at (07/02 ) usai menghadari Musrenbangdes di Desa Tegalampel Kec. Tegalampel.

Terpisah, Danramil 0822/03 Tegalampel menegaskan kalau Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan dokumen informasi publik. Sebagai dokumen publik, pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat Desa.

” Masak selama ini para Babinsa tidak memiliki Dokumen RKP desa dan APD Desa, bagaimana ketika ada yang tanya, Pembangunan apa saja yang di laksanakan di desa binaan pada tahun ini, lantas apa yang mau dijawab, masak mau bilang ngak tahu, kan lucu. ” Tutur Kapten Inf Rochis.

Padahal imbuh Danramil, RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan.

” Didalamnya ada program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau usulan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa bukan mengedepankan kepentingan individu. ” Ucapnya.

Berharap, melalui musrenbangdes RKP Desa ada pembenahan antara lain Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKPDesa dengan pemilahan sbb.

“Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa ( DD ) atau Dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat,

Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai APBD kabupaten/kota,APBD Propinsi, APBN, Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD), Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) tahun berikutnya. ” Imbuhnya. ( Bam” S )