Daya Dukung Pembangunan, IBH : Perlu Insinyur Pimpin Depok

0
Foto : Ist

Depok : Perhelatan Pilkada Kota Depok 2020 diikuti oleh dua paslon yaitu, Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (IBH). Di KPU paslon ini mendapat nomor urut 01 dan 02.

Ada Menarik saat adu debat paslon ini secara langsung pertama di televisi swasta antara Imam versus Afifah beberapa waktu lalu.

Imam Budi Hartono bergelar insinyur dari Universitas Indonesia (UI) Kota Depok, Jawa Barat. Karena alumni UI, Imam mengatakan dapat menjadikan menjadi daya dukung pembangunan.

“Di level nasional ada Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden RI dan Insinyur Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Maka di Depok mungkin perlu insinyur untuk memimpin. Sebagai alumni FTUI akan memberikan solusi konkrit,” kata Imam Budi Hartono.

Dalam diskusi tersebut, Imam Budi Hartono tegas membawa aspirasi masyarakat Depok lebih baik jika terpilih di Pilkada Depok 2020.

Terkait birokrasi Pemkot Depok, Imam menilai sudah baik dan dapat dilanjutkan. Demikian pula soal transparansi pemerintahan sudah berjalan dengan pelayanan online. Jika ada yang belum, dapat dibangun.

“Ada survei kepuasan warga terhadap pelayanan Pemkot, ternyata 70 persen lebih menyatakan puas. Jika mengritik, ukuran kinerja yang dipakai harus jelas, jangan hanya baper. Masyarakat juga tidak hanya melihat afiliasi parpol. Tapi sosok yang berpengalaman. Kami terus berupaya memenuhi tuntutan masyarakat,” kata Imam.

Berkaitan dengan program yang ditawarkan, IBH memaparkan dana bantuan Rp5 miliar perkelurahan. Kepada kelurahan yang selama ini sudah diberikan Rp2 miliar per tahun. Akan ada peningkatan.

“Pelayanan warga agar lebih mandiri di kelurahan. Kita juga mendorong munculnya 5.000 pengusaha lokal dan 2.000 perempuan pengusaha sebagai pelaku dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, insentif kepada RT/RW ditingkatkan karena mereka garda terdepan pelayanan warga, sehingga support menjadi lebih kuat,” paparnya mantan Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat ini.

IBH menjelaskan lebih detail. Diawali dengan kebijakan di masa pandemik Covid-19, harus merespon tiga masalah utama (3P), yakni pengangguran akibat PHK, sehingga dibuka lapangan kerja yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Lalu kedua, ketahanan pangan keluarga, agar tidak ada yang kelaparan di saat pandemi.

Kemudian ketiga, pendidikan diintensifkan dengan menyediakan layanan internet gratis sampai tingkat RT/RW. Tentu harus dikawal supaya penggunaan internet sesuai dengan keperluan positif.

Imam Budi, sebagai perwakilan warga di DPRD sangat memahami betul problem transportasi di Kota Depok. Sekarang, jalan-jalan sudah dibetonisasi hingga gang-gang juga diperbaiki. Ada beberapa alternatif tol yang akan mengurangi kemacetan di Margonda misal, di Sawangan itu memunculkan daerah ekonomi baru. Tapi, memang harus dipikirkan dampak yang lebih luas.(DOT)