Dianggap Lakukan Perbuatan Melawan Hukum, PT. PJR Gugat MD, dkk di PN Depok

0

DEPOK – PT. Petamburan Jaya Raya (PJR) melalui Kuasa Hukumnya Romulo Silaen dari Kantor Romulo Silaen & Partners melakukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, terhadap Tergugat (1) MD(2) H. ZM (3) DM (4) SL dan (5) PSP karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, Senin (30/9/2019).

Sidang pertama gugatan tersebut digelar di Ruang Sidang IV dengan Nomor Perkara 219/Pdt.G/2019/PN Depok. Majelis Hakim dalam perkara tersebut dipimpin Eko Julianto dengan anggota Nanang Herjunanto dan Sri Rejeki Marsinta.

Kuasa Hukum PT. PJR Romulo Silaen dalam keterangan persnya menerangkan, kliennya melakukan gugatan terhadap para penggugat tersebut lantaran dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Intinya dulu PT. PJR menggugat Pemkot Depok, BPN Depok dan Pemkab Bogor. Saat itu dari tingkat PN, Banding hingga Kasasi pihak PT. PJR menang terus sehingga Pemkot Depok ajukan Peninjauan Kembali (PK),” ungkapnya.

Romulo menerangkan, dalam PK itu pihak Pemkot Depok menyatakan ada bukti baru (novum) dimana novum tersebut berupa kwitansi pembayaran dari MD dan PSP untuk pembelian awning/tenda dari PT. PJR. Namun, PK tersebut ditolak dan pihak Pemkot Depok pun tetap kalah.

“Setelah PK berlalu, ada perlawanan dari pihak ketiga yakni, P3KM. Saat itu, kwitansi pembelian awning/tenda atas nama MD tersebut kembali dimasukkan menjadi alat bukti dalam perlawan tersebut dan di PN Depok kalah. Perlawanan ini merupakan Derden Verzet Jilid Pertama,” jelasnya.

Masih kata Romulo, Derden Verzet jilid pertama kalah, muncul kembali Derden Verzet jilid dua. Di dalam ini, muncul PSP dan MD sebagai Pemohon. Sementara, PT. PJR selaku Termohon dan turut Termohon adalah Pemkot Depok dan BPN Depok.

“Dalam Derden Verzet jilid dua, pihak Pemkot Depok selaku Turut Termohon justru yang mengajukan saksi ahli. Akan tetapi, yang membingungkan adalah pernyatan dari MD cs selaku Pemohon dalam permohonan tersebut. Dikarenakan, saat itu MD menyebutkan bahwa tanah Kemiri Muka adalah milik Pemkot Depok, padahal seharusnya selaku Pemohon lah yang mengaku bahwa dia adalah pemilik, kok ini malah menerangkan bahwa itu milik Pemkot Depok,” tuturnya.

Ia menambahkan, permohonan Derden Verzet jilid dua di tingkat PN kalah. Begitu pula di tingkat Banding juga kalah dan saat ini masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung (MA) RI. Dalam perjalanan proses banding, Pemkot Depok justru mengajukan gugatan baru, dan ternyata diputus nebis in idem. Sehingga upaya gugatan tersebut dianggap sama dan pengulangan dari upaya hukum sebelumnya.

“Klien kami, PT. Petamburan Jaya Raya atau yang biasa disebut PT. PJR ada di pihak yang benar, merupakan pemilik yang sah atas lahan beserta bangunan di Pasar Kemiri Muka, Beji, Kota Depok. Ditambah perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht hingga Kasasi maupun PK. Jadi seharusnya eksekusi dapat dilaksanakan oleh PN Depok untuk keadilan bagi klien kami dan tidak ada alasan untuk menunda eksekusi meskipun ada derden verzet maupun gugatan baru dari Pemkot Depok,” tegas Romulo.

Ia menegaskan bahwa PT. PJR sudah hampir 13 Tahun mencari keadilan. Dan sekarang, keadilan itu ada di PN Depok selaku pihak yang akan melakukan eksekusi yang hingga kini tertunda.

“Bilamana dihitung secara keseluruhan, Pemkot Depok sudah kalah telak 8-0 dengan PT. PJR. Baik itu dari tingkat PN, Banding, Kasasi hingga PK. Dan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Jadi wajar bilamana kami berharap keadilan agar eksekusi segera dilaksanakan oleh PN Depok,”

“Saya mengharapkan agar PN Depok segera melakukan eksekusi tanah milik klien kami yang dikenal sebagai Pasar Kemiri Muka yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sebab, semuanya itu untuk menjunjung azas keadilan. Sebab, Negara Tercinta kita ini adalah Negara Hukum jadi wajarlah kalo klien kami menuntut keadilan,” imbuhnya.

(Jimmy)