Didesak Awak Media, Akhirnya Kajari Depok Ungkap Pengembalian Berkas Perkara Korupsi Mantan Walikota dan Setda Kota Depok ke Penyidik

0

Depok – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Sufari menegaskan, berkas perkara tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Walikota Nur Mahmudi Ismail (NMI) dan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok Harry Prihanto (HP) ditetapkan menjadi tersangka belum dapat dinyatakan lengkap dikarenakan alat dan barang bukti perkara itu belum dipenuhi Penyidik Kepolisian.

Sufari akhirnya mau membeberkany mengenai alasan kenapa berkas tindak pidana korupsi tersangka NMI dan HP masih terus dikembalikan ke Penyidik Polresta Depok karena didesak awak media yang alasannya dikatakan Sufari, alat dan barang bukti perkara tersebut belum lengkap.

Kurangnya alat dan barang bukti membuat berkas perkara NMI dan HP dikembalikan pihak Kejari Depok ke Penyidik Polresta Depok meskipun mantan Walikota dan Setda Kota Depok sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak bulan Agustus 2018.

“Dari kita (Kejari Depok) sudah memberikan petunjuk secara formil dan materil dimana materil itu perbuatan tersangka harus didukung oleh alat dan barang bukti sehingga bisa mengunsur. Jadi bilamana perbuatan tersangka tidak didukung alat dan barang bukti maka secara materil itu belum lengkap,” ungkap Kajari, Rabu (16/1/2019).

Namun meskipun begitu saat ditanya lagi mengenai alat dan barang bukti apa yang dimaksud kurang itu seperti apa? Sufari enggan merinci dengan alasan subyektif, tak semua perkara dapat diungkap ke publik. Terlebih mantan Walikota dan Setda Kota Depok belum diadili meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka.

“Kami menyerahkan Penyidik mengenai apa-apa saja hal itu? Kami tidak bisa menyampaikan secara umum. Petunjuk sudah kami berikan kepada Penyidik maka secara hukum, kita tidak bisa menyampaikan secara terbuka karena tidak semuanya yang transparan itu dapat kita beberkan kepada masyarakat,” kata Kajari.

Saat disinggung soal kinerja Penyidik Polresta Depok yang butuh nyaris dua bulan untuk melengkapi berkas untuk kedua kalinya, Kajari membenarkan bahwa hal itu tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Di dalam KUHAP disebutkan, Penyidik diberi waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas. Lebih dari itu maka Kejaksaan Depok berhak mempertanyakan nasib berkas tersebut. Kemudian kita memberikna keterangan ataupun menginformasikan Penyidik kalau batas waktu sudah lewat,” tuturnya. (jim)