Dirut PT. PJR : Eksekusi Nanti Tak Ada Pembongkaran, Tak Ada Penggusuran dan Tak Ada Pengosongan

0

Depok- Direktur PT. Petamburan Jaya Raya (PJR) Yudhy Pranoto Yunanto saat dikonfirmasi wartawan terkait eksekusi menyatakan, eksekusi nanti yang rencananya akan dilaksanakan pada 19 April 2018 akan datang hanya dibacakan saja di lokasi. “Para pedagang Pasar Kemiri Muka jangan khawatir. Eksekusi nanti tidak ada pembongkaran, tidak ada penggusuran dan tidak ada pengosongan sehingga para pedagang masih tetap bisa berjualan di Pasar Kemiri Muka,” tegas Yudhy, Selasa (10/4/2018).

Yudhy menjelaskan, PT. PJR membeli tanah tersebut dari masyarakat berupa girik yang merupakan tanah milik adat kemudian ditingkatkan menjadi sertifikat HGB atas nama PT. PJR. “Kami PT. PJR, bekerjasama untuk pembangunan pasar dengan Pemda Kabupaten Bogor. Sebab, saat itu Depok masih Kota Administratif (Kotif),” ungkapnya.

Masih katanya, dikarenakan hingga saat ini para pedagang Pasar Kemiri Muka belum membayar lunas uang DP Kios dan Los, maka tanah beserta bangunan kios/los di atasnya adalah milik PT. PJR sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antar Pemda Kabupaten Bogor dengan PT. PJR. “Hal itu tertuang dalam surat perjanjian pembangunan Pasar Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok Nomor 644.1/04/PRJN/Huk/1987 tanggal 27 Februari 1987 berikut dua (2) kali perubahan/adendum perjanjian yang masing-masing Nomor 644.1/11/PRJN/Huk/1987 tanggal 16 Desember 1987 dan Nomor 644.1/09/PRJN/Huk/1988 tanggal 03 Oktober 1988,” jelasnya.

Lanjut Yudhy, PT. PJR juga sudah mengajukan perpanjangan Sertifikat HGB Nomor 68/Desa Kemiri Muka, gambar situasi Nomor 16527/1988 seluas 28.916 m2 yang terletak di Jalan Raya Margonda atas nama PT. PJR pada tanggal 10 Maret 2008 akan tetapi, ditolak BPN dengan alasan sertifikat HGB atas nama PT.PJR tersebut diblokir oleh Walikota Depok berdasarkan surat Nomor 181.1/517-Hak tanggal 07 Mei 2004 yang sampai saat ini belum dicabut. “Padahal saat Walikota Depok melakukan pemblokiran ke BPN pada Tahun 2004 lalu, Sertifikat HGB PT. PJR masih aktif hingga Tahun 2008,” imbuhnya.

Maka, sambung Yudhy, dirinya ingin mempertegas bahwa tanah tersebut diperoleh bukan dari tuker guling atau barter dengan Pemkot Depok dan bukan tanah negara. Tanah tersebut merupakan tanah milik adat yang dibeli PT. PJR dari masyarakat sehingga sepenuhnya adalah milik PT. PJR sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Para Pedagang jangan khawatir mengenai penampungan sementara, semuanya itu sudah diakomodir dengan rencana pembangunan kembali Pasar Kemiri Muka menjadi Pasar Tradisional Modern. Setelah eksekusi dilaksanakan, para Pedagang Pasar Kemiri Muka masih tetap bisa berjualan sebagaimana kesehariannya,” kata Yudhy.

Selanjutnya, para pedagang masih bisa berdagang/berjualan di Pasar Kemiri Muka karena tidak ada penggusuran/tidak ada pembongkaran dan tidak ada pengosongan. “Eksekusi nanti hanya dibacakan saja di lokasi,” tegas Yudhy.

Begitu pula saat renovasi nanti, masih katanya, para pedagang Pasar Kemiri Muka masih tetap dan bisa berjualan di tempat penampungan yang disediakan PT. PJR yang lokasi penampungannya masih tetap berada di Pasar Kemiri Muka.

“Setelah eksekusi nanti, PT. PJR akan melakukan renovasi Pasar Kemiri Muka menjadi Pasar Tradisional Modern setelah mendapatkan izin dari Walikota Depok. Selain itu, PT. PJR juga sudah memiliki perencanaan berupa gambar sementara yang akan dibangun kemudian hari untuk pembangunan Pasar Kemiri Muka menjadi Pasar Tradisional Modern,” tandasnya.

( jim )