Efektifkah Pemberian Subsidi dalam Kebijakan Fiskal di Indonesia

0

Oleh : Intan Dwi Lestari mahasiswi STEI SEBI beasiswa 100% SDM Ekspad jurusan Akutansi semester 4

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi . Kebijakan fiskal ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ekonom asal Inggris bernama John Mayrnard Keynes di tahun 1883. Berdasarkan teori Keynesian Economics, kebijakan fiskal dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis. Ada banyak contoh dari kebijakan fiskal yaitu tax holiday, tax amnesty, dan pemberian subsidi.

Seperti yang kita ketahui, bahwa pemberian subsidi juga termasuk ke dalam kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Subsidi diartikan sebagai salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yaitu sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil bagi mereka mengonsumsi atau membeli barang-barang bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah tentunya dengan harga jual yang lebih rendah. Dari sisi produsen, subsidi berdampak pada berkurangnya biaya produksi dan juga berdampak terhadap menurunnya harga barang dipasaran .

Penurunan harga akan memberikan keuntungan kepada konsumen. Beberapa belanja subsidi diantaranya terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP).

Pemberian subsidi ini sangat membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti misalnya subsidi berupa tabung gas 3kg yang diberikan oleh pemerintah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, dan juga subsidi kebutuhan pokok seperti sembako, subsidi pupuk dan beberapa subsidi lainnya yang tentu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya subsidi ini, masyarakat akan merasa sangat terbantu dan tertolong dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Mengutip dari perkataan Rachmad Risqy Kurniawan SEI,MM selaku Dosen Ekonomi Makro yaitu ” Pajak yang rakyat bayarkan seharusnya kembali untuk rakyat, salah satunya dengan pemberian subsidi.” membuat saya menyadari bahwa pemberian subsidi ini belum bisa dikatakan berhasil, karena dana subsidi yang seharusnya untuk rakyat justru dipakai untuk kepentingan lain. Seperti import bbm yang sudah mencapai Rp 156,7 triliun. Ketergantungan Indonesia terhadap impor  BBM berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dengan ketergantungan import BBM ini, menimbulkan kerugian yang signifikan, karena banyak pengeluaran untuk belanja minyak olahan, membuat keuangan negara mengalami  defisit dan merasa kesulitan, sehingga memicu pemerintah untuk menambah koleksi utang luar negeri. Padahal dengan angka import tersebut, pemerintah dapat membangun kilang minyak yang nantinya akan dapat memproduksi sampai ratusan ribu bahkan jutaan ribu barel per hari. yang bermanfaat untuk menekan impor atau terus-terusan mengeluarkan uang negara dan tergantung dengan impor minyak.

Akibat dari melonjaknya dana import, pemerintah melakukan pengurangan alokasi anggaran, khususnya belanja subsidi energi melalui peningkatan harga BBM. Akan tetapi, hal ini justru menimbulkan penolakan di berbagai daerah. Penolakan tersebut dilakukan oleh kalangan buruh dan mahasiswa yang mengakibatkan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa untuk mendesak pemerintah agar dapat menyalurkan subsidi sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak.

Oleh karena itu, dilihat dari kondisi tersebut bahwa pemberian subsidi belum efektif dalam kebijakan fiscal di Indonesia. Peran pemerintah dalam pengalokasian dana subsidi harus lebih efesien dalam pengelolaannya. Agar dana yang sudah seharusnya menjadi hak rakyat, harus bisa dinikmati oleh rakyat itu sendiri. Pemberian subsidi sebaiknya juga harus lebih diawasi agar yang berhak menerimanya hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan rakyat pun dapat mencapai kesejahteraannya.

REFERENSI:
Rachmad Risqy Kurniawan, SEI, MM. Dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam STEI SEBI
Sudirman, I Wayan. 2011. Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Jakarta. Kencana