GP Sakera, LPKP2HI dan LPKPN Kecewa Kinerja Kejari Situbondo dalam Penanganan Kasus Korupsi

0

Situbondo, |Sketsaonline-Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia, GP Sakera, LPKP2HI, LPKPN dan masyarakat melakukan aksi demo di 3 titik yaitu Kejaksaan Negeri Situbondo, Inspektorat Kabupaten Situbondo dan terakhir Mapolres Situbondo. Kamis, ( 13/9/18 )

Aksi di mulai sekitar pukul 09.00 WIB yang diikuti sekitar 300 warga. Ada 4 orator yakni Hisbun dari LPKPN, Ozi dari LPKP2HI, dan Fatoni dari GP Sakera.

Keempat orator menyoroti tentang kinerja Kejaksaan Negeri selama setahun terakhir ini yang menurut orator masih jauh di bawah harapan warga.

Orasi di depan Kejari Situbondo di tutup oleh Ketum GP Sakera Syaiful Bahri yang juga sebagai koordinator dan penanggung jawab aksi demo.

Dalam orasinya Bang Ipoel mengatakan kekecewaannya dengan kinerja kejaksaan selama setahun ini, bagaimana tidak kecewa, Laporan saya terkait Prona sudah hampir setahun tidak ada pemberitahuan serta perkembangannya, namun hanya di janji-janjikan saja, bahkan ada info dari salah satu kades bahwa Kasus Prona menurut Kejari sudah selesai.

” Saya juga kecewa terkait penanganan Kasus UP DPRD, dimana hanya Bendahara dan Staff yang hanya di jadikan Tersangka, sedangkan pimpinannya lenggang kangkung dan tidak tersentuh padahal ini bukan kasus gratifikasi ataupun kasus suap “,ungkap Ipoel.

Dikatakan Bang Ipoel, pada kasus terakhir yang sempat heboh adalah Kasus TKD ( Tanah Kas Desa ) Demung dan Langkap yang tidak melalui proses lelang dan hasil sewa tidak di masukkan dalam Kas Desa, namun hanya di kenakan kesalahan administrasi.

” jika di bandingkan dengan kasus TKD Sumberejo yang sudah melalui proses lelang dan uang hasil lelang juga di masukkan ke Kas Desa tapi dengan upaya berlebihan hingga kasusnya naik ke meja hijau”, paparnya.

Menurut Bang Ipoel, jika mengacu ke Kasus Demung yang di masukkan ke Perjanjian Kerjasama dalam SKB pasal 7 ayat 5 point b padahal Kasus TKD Sumberejo jika menggunakan dasar yang sama bisa mengacu ke point c tentang Diskresi maka Kasus TKD Sumberejo masuk dalam ranah kesalahan administrasi, tapi tidak dilakukan dan di masukkan ke pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang sudah di anulir dengan putusan MK ( Mahkamah Konstitusi ) dimana kerugian negara yang semula masuk delik formil menjadi delik materil”.lanjut Ipoel.

Masih dalam orasi Bang Ipoel ” Bahwa akan ada demo ke Kejati dan tidak menutup kemungkinan akan demo pula di Kejagung agar pusat tahu bagaimana kinerja Kejari Situbondo.

Untuk Selanjutnya demo berlanjut ke Inspektorat dan Polres Situbondo.( Hfz )