Humas PN Depok : Daftar Aset First Travel Tak Dilampirkan di Dalam Berkas Perkara

0

Humas Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, Teguh Arifiano
DEPOK- Saat dikonfirmasi wartawan terkait aset perkara pidana First Travel apa saja yang termasuk dirampas untuk negara? Humas Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, Teguh Arifiano menjawab bahwa daftar aset perkara tersebut tidak dilampirkan di dalam berkas perkara yang dilimpah Kejaksaan ke Pengadilan sehingga dirinya mengaku tidak hafal semua aset tersebut.

“Kami baru menerima aset perkara pidana First Travel itu saat Kejaksaan membaca Surat Tuntutan,” ungkap Teguh.

Masih katanya, hal itu pun kerap ditanyakan Ketua PN di ruang sidang saat sidang digelar. “Di dalam Surat Tuntutan yang dibacakan Jaksa itu lah, daftar aset yang dimaksud baru dilampirkan,” tegasnya.

Masih mengenai aset, Humas menjelaskan, aset First Travel dirampas untuk Negara adalah untuk kepastian hukum. Sebab, dalam Tuntutan Jaksa dinyatakan, aset tersebut dikembalikan kepada pengelola korban First Travel.

“Intinya karena pengelola aset Jamaah menolak kalau aset First Travel dikembalikan ke Jamaah, mereka bikin surat ke Majelis sedangkan Jaksa menuntut aset dikembalikan ke Jamaah melalui pengelola,” terangnya.

Ternyata, kata Teguh, setelah dipelajari pihak pengelola dalam surat itu, aset tersebut tak imbang sehingga pengelola tak mau ambil resiko takut dikejar Jamaah yang lain.

Untuk kepastian hukum maka Majelis Hakim memutuskan, aset First Travel dirampas untuk negara.

“Jamaah yang punya hak, silakan ajukan gugatan perlawanan ke PN seperti perkara pandawa,” tuturnya.

Saat ditanya, kenapa tidak menunggu putusan di Pengadilan Tata Niaga, Teguh menambahkan, perkara yang digelar di PN Depok merupakan perkara pidana.

“Di kami kan perkara pidananya jadi perkaranya berbeda. Kalau nanti di Pengadilan Tata Niaga First Travel dinyatakan pailit, nanti akan kembali ke Kurator semua . Ini lah yang kita gak ngerti sudah sejauh apa disana agar aman maka aset First Travel dikembalikan ke negara,” ungkapnya.

Selain itu, masih kata Teguh, dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan, unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang telah terbukti sedangkan penggelapannya tidak terbukti.

“Sebenarnya terdakwa tahu dari awal kalo uang Rp 14,3 juta tidak bisa berangkat umrah dikarenakan ongkos pesawat aja sudah sebesar sebelas jutaan, belum termasuk biaya penginapan, catering, visa dan pasport. Makanya terdakwa promosi pake alat berbentuk facebook, artis, keagenan sehingga orang tertarik,” kata Humas.

Sementara itu soal vonis Andika maksimal karena otak utama, Anisa karena sebagai Dirut sedangkan Kiki, bukan aktor utama. “Hukuman terdakwa Anisa dan Kiki dikurangi dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan kemanusiaan. Apalagi terdakwa Anisa yang memiliki seorang bayi yang masih perlu bimbingan dari Ibunya,” tandasnya.

( jim )