Ini Kata Ketua Komisi 3 DPRD Bondowoso Terkait Pernyataan Pj. Sekda Soal LKPJ Bupati

0

Bondowoso| Sketsaonline. com – Pernyataan Pj. Sekda Kab. Bondowoso Soekaryo terkait LKPJ Bupati yang hanya bersifat administratif dan tidak fundamental. Mendapat kecaman dari Ketua komisi III DPRD Bondowoso, H.Sutriono, S.Ag, MM.

Menurutnya, LKPJ Bupati, bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan formalitas saja, hasil evaluasi LKPJ tersebut akan dijadikan dasar untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya. Juga merupakan dasar penilaian Kepala Daerah terhadap kinerja Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, termasuk kinerja Pj. Sekda selama menjabat di Bondowoso.

Sutriono, meminta Pj Sekda, sebagai ketua tim penyusun LKPJ Bupati agar dapat mengisi data sesuai format yang sudah ditetapkan dan terukur, sehingga dapat memperkecil permasalahan dalam penyusunan LKPJ di tiap tahunnya.

“Jika SK Pokja memang ada, mengapa LKPJ Bupati hanya dikerjakan oleh Bagian Pemerintahan saja, bukan oleh Tim Pokja, lalu mana kerja Tim Pokja yang lain?. Selain itu, Tim Pokja harus bersungguh-sungguh mempersiapkan data-data yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Teliti dan hindari kekeliruan penyajian data, sehingga semua data dapat tersajikan dengan baik”.Tuturnya Selasa ( 20/4/2021).

Terkait data-data capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sutriono meminta, agar Pj Sekda melakukan koordinasi dan verifikasi secara cermat, sehingga tidak lagi terdapat perbedaan antara lembaga yang satu dan yang lainnya. Ketua Tim Pojka harus benar-benar memahami kebijakan dan aturan mengenai penyusunan LKPJ, kemudian muatan LKPJ hendaknya disusun secara terukur dan taat aturan.

” Banyak penyajian data yang sangat tidak masuk akal, seperti pada data Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP). LKPJ Bupati laporan serapan anggaran hanya di bidang Lingkungan Hidup, untuk bidang Perhubungan tidak ada realisasi serapan anggaran. Tetapi di realisasi prosentase capaian, yang ada hanya data di bidang Perhubungan, sedang bidang Lingkungan Hidup tidak ada. Misalnya, Urusan Lingkungan Hidup, anggaran Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Rp2,162 milyar dengan realisasi anggaran Rp2,076 milyar (96%), anggaran Program Pengelolaan RTH Rp2,98 milyar dengan realisasi anggaran Rp2,86 milyar (95,9%). Tetapi dalam LKPJ Bupati tidak terdapat laporan capaian kinerjanya. ” Ungkapnya.

Bahkan, ” Dinas PUPR, target anggaran program pengembangan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan Rp.28,15 Milyar dan terealisasi 25,069 Milyar (89 %). Target capaian dalam program ini adalah 38,15 % dengan akumulasi realisasi dilaporkan 1,079 % (hanya 2,83 % dari target). Hal ini berarti, dengan ralisasi anggaran 89%, capaian program kegiatan hanya 2,83%. Ada selisih 86,17% (24,25 milyar) dari realisasi anggaran yang tidak dilaporkan dalam LKPJ Bupati. “Ingat ada, konsekwensi hukum terhadap penggunaan uang negara”, kata Sutriono.

Begitu pula Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman, anggaran Program Pengembangan Perumahan Rp7,434 milyar dengan realisasi anggaran Rp7,136 milyar (96%). Anggaran ini dialokasikan untuk Peningkatan kualitas RTLH 980 Unit Rumah, dan program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (sanitasi) 15 unit. Dalam LKPJ Bupati dilaporkan Peningkatan kualitas RTLH hanya terealisasi 274 unit rumah (27%) dan pada program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (sanitasi) dari target 15 unit, terealisasi 39 unit (260%). Dari data ini, antara perencanaan dan realisasi, sangat tidak relevan.

” Dan Salah satu capaian kinerja pemerintah yang benar-benar MELESAT terjadi pada Kecamatan Grujugan, dimana pelayanan Kecamatan Grujugan yang tepat waktu sesuai SOP meningkat tajam sampai 329,41%. Anehnya, dengan prosentase yang sama persis 329,41%, pada peningkatan pelayanan tepat waktu sesuai SOP di Kecamatan Pakem. Selain itu, Kecamatan Grujugan dalam kegiatan penyelenggaraan PATEN Kecamatan, jumlah pelayanan yang diselesaikan 280 pelayanan dari target sebelumnya hanya 45 pelayanan, prestasi yang luar biasa dengan capaian 631% dari target. Tetapi kami belum cek lapangan, kebenaran data tersebut,”Tegasnya.

Sedangkan Proses pembahasan LKPJ oleh DPRD harus dilakukan dengan mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas. Data dalam LKPJ adalah catatan capaian kinerja kegiatan dan program yang menjadi informasi sebagai dasar bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi yang tepat dan berkualitas bagi Pemerintah daerah. Data dalam LKPJ sangat fundamental bukan sekedar administrasi, karena substansi yang akan dibahas oleh DPRD berdasarkan sajian data LKPJ Bupati, kalau data administratif yang disajikan oleh Bupati sudah salah dan tidak valid bagaimana DPRD akan mengukur kinerja serta target capaian pemerintah daerah, pungkas Sutriono. (Bam” S)