Kaidah Kaidah Mengenai Jual Beli dan Wakalah

0

Oleh : Shofa Mardhiyya
Mahasiswi Manajemen Bisnis Syari’ah
STEI SEBI

Kaidah kaidah ini mencakup sejumlah topik seperti : kapasitas akad bagi pihak pihak yang terkait; kehalalan barang; jual-beli yang sifatnya batal, tidak sah dan di tangguhkan; sifat dan cakupan wakalah; serta masalah lainnya mengenai jual beli dan wakalah.

Kapasitas dalam Akad
Kaidah 1: Tidak ada kewajiban tanpa adanya kepahaman dan kemauan diri.

Satu syarat dasar dalam syariah adalah bahwa pelaksana hukum (mukallaf) harus mampu memahami kewajiban syar’i-nya.

Apabila ia tidak memahami perintah Allah, dia tidak akan mampu untuk mematuhi hukum-Nya. Maka syarat pertama terkait dengan kapasitas hukum seseorang adalah kemampuannya untuk memahami komunikasi sebagai instrumen yang dapat menciptakan komunikasi sebagai instrumen yang dapat menciptakan kewajiban.

Di samping memahami, penting juga bahwa pelaksana hukum (mukallaf) melaksanakan tindakan itu tidak akan memberinya dampak hukum sebagai hasil dari tindakannya yang sah. Dalam hukum Islam, memahami komunikasi yang menjadi dasar bagi kapasitas hukum di kaitkan dengan kedewasaan.

Maka, ketika seseorang mencapai masa puber dan kedewasaan, ia telah di anggap mampu mengembangkan kemampuannya untuk memahami dan melaksanakan tindakan yang di perintah oleh syariah.

Kaidah 2: Sebuah akad jual beli tanpa persetujuan dan keinginan pelaku akad adalah batal.

Syarat bagi akad jual-beli yang sah adalah persetujuan dari pihak-pihak yang terlihat di dalamnya. Syarat ini di tekankan dalan Qur’an, surah 5;29:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-hartamu dengan cara yang batil, kecuali dengan saling rela di antara kalian.”

Nabi SAW juga bersabda:
“Jual beli hanya sah apabila dilakukan dengan persetujuan dari kedua pihak.”

Maka, apabila seseorang di paksa untuk untuk menjual atau membeli sesuatu yang tidak ingin jual atau beli, akad itu akan menjadi tidak sah menurut mayoritas ulama. Akad itu tidak memberi akibat hukum.

Di sisi lain, ulama mazhab Hanafi menganggap bahwa akad yang di lakukan oleh orang yang di paksa adalah sah, akan tetapi di tangguhkan sampai hilangnya paksaan tersebut. Apabila paksaan itu sudah hilang, maka seseorang yang di paksa mempunyai hak untuk meratifikasi atau mencabut akad yang ia buat.

Para ulama ini juga memandang bahwa pernikahan, penceraian, pembebasan budak adalah sah meskipun di lakukan dengan paksaan.

Kaidah 3: Dalam hukum, seorang idiot dianggap seperti anak kecil yang sudah berakal.

Hukum Islam membagi individu-individu menurut kapasitas hukumnya menjadi tiga bagian :

Seseorang yang cacat daya pemahamannya namun memiliki keleluasaan total dalam bertindak, seperti anak kecil selama masa kanak-kanak atau orang gila di usia berapapun. Karena tidak memiliki akal yang sempurna, maka mereka tidak memiliki kapasitas hukum.

Seseorang yang memiliki akal dalam batas tertentu dan memiliki keleluasaan dalam bertindak meskipun belum mencapai perkembangan mental sempurna. Yang demikian itu dalam pendangan mazhab Hanafi adalah anak yang dapat mencerna pemahaman (sabi mumayyaz) dan di anggap memiliki kapasitas hukum yang kurang sempurna. Maka, ia di bolehkan untuk melakukan transaksi yang menguntungkan.

Akan tetapi, ia tidak di bolehkan melakukan transaksi berbahaya yang dapat mendatangkan risiko pada hartanya.
Seseorang yang mencapai puber secara fisik dengan kematangan akal. Yang demikian ini di anggap memiliki kapasitas hukum sempurna. Ia berhak untuk melakukan transaksi-transaksi. Ia juga dapat di beri hukuman apabila melakukan tindak kejahatan.

Kaidah 4: Dalam beberapa hukum, seorang safih dianggap seperti anak kecil.

Safah merujuk pada lemahnya akal yang membuat seseorang dalam melakukan sesuatu atas harta dan kekayaannya, bertentangan dengan logika namun tanpa adanya cacat mental. Seseorang yang melakukan tindakan secara tidak bijak terhadap harta bendanya di kenal dengan sebutan safih.

Karena seorang safih pada umumnya menggunakan harta bendanya dengan cara yang membahayakan keluarga dan kerabatnya, maka Hukum Islam memberikan larangan padanya untuk menggunakan hartanya. Safih menjadi orang yang di beri pengawasan atas tindakannya (hajr).

Atas dasar pengawasan ini. Mahkamah Islam mencegahnya dari melakukan transaksi-transaksi. Pengawasan ini menjadi hilang ketika ia tidak lagi “safih” dan dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengurusi perihal keuangannya dengan bijak. Dalam istilah kapasitas hukum. Hukum Islam menganggap safih seperti anak kecil.