Kemensos RI Minta, Koordinator Pendamping PKH Bersihkan DTKS yang Sudah Terlalu Lama Menerima Bantuan

0

JAKARTA, Sketsaonline – Menteri Sosial RI (Mensos) Juliari P. Batubara dalam keseriusannya memastikan memperkuat akurasi data penyaluran bantuan sosial (bansos), ia meminta koordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berani ikut ‘membersihkan’ penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terlalu lama menerima bantuan.

Mengingat, para Pendamping PKH adalah petugas lapangan yang berperan penting guna memastikan kualitas DTKS, maka Juliari meminta peran nyata dari Koordinator Pendamping PKH tersebut.

Ia mengakui, mendapatkan kritikan sekaligus masukan, bahwa ada penerima bansos yang sudah selama 8-10 tahun secara terus-menerus menerima PKH.

“Kemudian ada yang mengatakan penerima PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari Desa/Kelurahan termasuk dicek oleh Pendamping PKH. Sesudah itu baru naik secara berjenjang dan baru disahkan oleh Kemensos,” kata Juliari di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Pesan itu diulang kembali oleh Juliari setelah dalam beberapa waktu sebelumnya telah disampaikan di beberapa kesempatan, termasuk dalam pertemuan dengan Pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga.

Juliari menyadari, bahwa pentingnya peran Pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjanjang dalam pemutakhiran data di atas.

Oleh karena itu, dia menantang para Pendamping PKH apakah berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan.

Sebab, Juliari meyakini, masih banyak masyarakat lain yang juga layak menerima bantuan, akan tetapi menjadi terhalang dikarenakan masih bertahannya nama-nama PKH yang lama.

Bila hal ini tidak segera diatasi, Juliari menambahkan, dikhawatirkan ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi terhadap masyarakat.

“Apakah Pendamping PKH berani mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa saja. Harus berani ya. Kalau tidak berani, ya koordinator PKH yang kita ganti,” ujarnya dalam kegiatan Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Juliari mendengar, bahwa diantara Pendamping dan Penerima Manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat sehingga sulit untuk mengganti nama-nama yang sudah lama menerima bantuan tersebut.

“Saya mendengarnya begitu. Harus berani ya. Karena itu kan tugas mulia. Memperjuangkan mereka yang harusnya berhak mendapat bantuan, itu tugas mulia,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Juliari turut mengapresiasi kinerja Pendamping PKH yang selama ini telah bekerja dengan sangat baik.

Ia menegaskan bahwa pendamping PKH adalah ujung tombak dari PKH, dan Pendamping pula yang nantinya akan mengimplementasikan PKH di lapangan.

“Saya mengajak teman-teman Pendamping PKH yang selama ini sudah berkinerja sangat baik,” lanjutnya.

Pada kegiatan tersebut, Juliari juga memberikan penghargaan kepada Pendamping yang berprestasi menghantarkan KPM PKH sehingga banyak yang graduasi.

“Tadi kita juga sudah memberikan apresiasi penghargaan. Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ke seluruh Pendamping PKH di Kabupaten Purbalingga,” ungkapnya.

“Ketika kunjungan daerah, saya selalu meminta kesempatan untuk berdialog dengan Pendamping, karena para Pendamping adalah ujung tombak dari PKH. Tanpa kalian, PKH hanya presentasi saja. Kalian lah yang mengimplementasikan di lapangan,” ujar Juliari lagi.

Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin memaparkan, bahwa target graduasi secara Nasional adalah satu juta KPM PKH, dan pada bulan November telah mencapai sebanyak 979.461 KPM.

Provinsi Jawa Tengah tercatat telah menggraduasi sebanyak 230.085 KPM.

“Kabupaten Purbalingga tercatat telah menggraduasi sebanyak 5.390 KPM, sementara Kabupaten Pemalang tercatat menggraduasi sebanyak 6.277 KPM,” bebernya.

(JIMMY)

SUMBER : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN SOSIAL RI