Komisi E Minta Sekolah Jangan Paksakan Ujian UNBK dengan Smartphone

0

Anggota DPRD Jatim, Agatha Renosari.
Jatim – Komisi E DPRD Jatim menghimbau kepada SMA/SMK tidak memaksakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dalam satu sesi dengan menggunakan smartphone. Bahkan, dinas pendidikan dan sekolah diharapkan memperhatikan kemungkinan penggunaan telepon genggam yang dapat mengurangi kejujuran.

Anggota DPRD Jatim, Agatha Renosari mempertanyakan penggunaan smartphone dalam Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang dilaksanakan minggu lalu tersebut. “Seperti di SMKN 1 Surabaya pakai handphone, padahal tahun kemarin sudah 100 persen pakai komputer. Alasannya tidak mau pakai tiga sesi. Saya merasa itu akan terjadi ketidakadilan. Karena siapa yang akan mengecek bahwa anak-anak tidak akan akses jawaban,” ujar Agatha ditemui di ruang komisi E DPRD Jatim, Senin (26/3).

Ia pun mengimbau agar sekolah tidak terlalu memaksakan diri dengan menggelar ujian serentak. Meskipun berbagai upaya dilakukan, misalkan mematikan wifi atau paket data smartphone. Namun siapa yang menjamin siswa tidak mengakses jawaban. Sebab, menurutnya, anak sekarang lebih pintar. Siapapun bisa akses jawaban dengan berbagai cara.

“Pakai PC (personal computer, red) soalnya terjaga. Mereka tidak bisa akses jawaban. Karena PC sudah dibersihkan. Begitu juga dengan laptop bantuan dari orang tua. Seminggu sebelumnya dibersihkan. Dikosongkan isinya, baru digunakan untuk ujian,” bebernya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim menambahkan, tugas negara adalah menyediakan fasilitas ujian berupa komputer. Tahun ini, sudah ada persetujuan dalam APBD untuk melakukan pengadaan komputer sebanyak 2 ribu unit. “Kita itu sistem yang satu belum selesai menggunakan lainnya. Kita dulu sudah setujui ada 2 ribu komputer. PC untuk menekan kekurangan itu,” kata Suli.

Hanya saja, ia menyayangkan distribusinya ke sekolah yang terlalu mepet dengan pelaksanaan ujian. Selain itu, dirinya menyebutkan pembagiannya kurang merata sesuai kebutuhan. Misalkan satu sekolah membutuhkan 50 unit komputer, namun kenyataan pembagiannya hanya 10 unit. Seharusnya, ada pendataan kebutuhan komputer di setiap sekolah.  “Kemarin kita sayangkan dropnya itu 3 minggu. Lalu komputer masih banyak yang baru serahkan juga ke sekolah. Per paketnya itu sekolah mendapat 10 unit. Semestinya disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah,” tandasnya.

(Yok/ning)