KPU Pacitan Gelar Bimtek, Ini Yang Di Bahas

0

Pacitan, Sketsaonline.com,– Dalam memaksimalkan kinerja penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan, saat ini tengah memastikan kesiapannya dalam penyelenggarakan pemilian umum (Pemilu) pada April 2019 mendatang. Meski, belum seluruh logistik diterima.

“Hanya tinggal surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD RI dan dan model C pemilih yang belum,” ujar Sittah Annangimah AQ, Divisi Perencanaan dan Data saat melakukan ‘Bimbingan Teknis Tata Cara Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu 2019’ yang bertempat di ruang rapat Hotel Srikandi Jalan A. Yani nomor 67A Kelurahan Sidoharjo, Pacitan, Selasa (05/04/2019).

Lebih lanjut Sittah mengatakan, saat ini isu yang telah berkembang adalah masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019. Meski tidak mengatakan daerahnya, ia menyebut ada enam WNA yang sudah masuk di Jawa Timur.

“Di Jatim ada enam WNA yang sudah masuk, dan saat ini kemungkinan ada sistem yang mendorong agar WNA bisa masuk ke DPT. Sedangkan untuk di Kabupaten Pacitan tidak ada WNA yang masuk DPT,” sebutnya.

Sementara itu, Sulis Styorini, Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Pacitan pada Bimtek tersebut menyampaikan, terkait penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu, sudah diatur berdasarkan peraturan KPU nomor 7/2017 tentang pemilu dan berdasar pada peraturan KPU nomor 5/2019, tentang penetapan pasangan calon terpilih.

“Jika di Kabupaten Pacitan tidak ada perselisihan, KPU Pacitan bisa langsung menetapkan hasil Pemilu maupun penetapan calon pemilih,” ujarnya

Rini sapaan akrabnya menjelaskan, untuk penetapan Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan suara terbanyak sebagai calon terpilih lebih dari 50 % (persen). Kemudian untuk penghitungan perolehan kursi, KPU menetapkan ambang batas perolehan suara Pemilu anggota DPR paling sedikit 4% (empat persen), dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

“Untuk perhitungan suara secara nasional dengan ambang batas 4% hanya untuk DPR RI, apabila tidak mencapai ambang batas tersebut maka kursi DPR RI akan hilang. Sedangkan untuk DPRD provinsi maupun kabupaten, tetap dihitung dan mendapatkan kursi, saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sudah sampai ke tingkat rumah ke rumah,” jelasnya.

Penentuan persentase perolehan suara, Rini menerangkan bahwa parpol yang memenuhi ambang batas, akan dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap Partai Politik, dengan jumlah seluruh perolehan suara sah secara nasional dan dikalikan 100% (seratus persen).

“Seluruh Parpol Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi, baik anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Dan untuk perolehan kursi Parpol pada
Dapil yang bersangkutan, akan dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Sedangkan penetapan calon terpilih secara luas akan disampaikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU kabupaten/kota serta media cetak maupun elektronik,” terangnya.

Penetapan calon terpilih tersebut dikatakannya berdasarkan peringkat atas perolehan kursi suara sah terbanyak pertama, kedua, Partai Politik, suara sah ketiga dan seterusnya, yang diperoleh sesuai dengan penetapan calon terpilih yang tercantum dalam DCT.

Samsul Arifin, Divisi Sengketa Bawaslu Pacitan mengatakan, terkait proses penetapan oleh KPU, di Indonesia baru pertama kali dilakukan, dengan harapan semua yang mempunyai kepentingan harus mulai mempelajari agar peraturan baru dapat dipahami.

“Karena tidak menutup kemungkinan potensi konflik bisa saja terjadi. Saat ini sudah mulai ada, dan konfik muncul karena kurangnya pemahaman dari penyelenggara, Parpol dan masyarakat,” ujarnya.

Disamping itu, pihaknya juga sangat mengapresiasi tentang langkah yang dilakukan oleh KPU. “Dan kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini sangat penting, diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara luas,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada Bimtek tersebut, dihadiri sedikitnya tercatat ada 15 orang, baik KPU, Bawaslu dan OPD. Dan juga dilakukan simulasi perhitungan suara oleh KPU dengan sistem Saint League atau metode nilai rata-rata tertinggi yang digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang telah dimenangkan dalam suatu pemilu. (Sigit)