LSM PENJARA INDONESIA DEPOK SIAP AWASI PENGELOLAAN DANA KELURAHAN

0
Foto : Hamzah Nababan Ketua LSM Penjara Indonesia kota Depok

Depok – Hamzah Nababan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) INDONESIA KOTA DEPOK mengatakan,ditahun 2020 ini setiap kelurahan se Kota Depok mendapat alokasi dana masing-masing sebesar Rp. 2,7 Milyar.

Dana tersebut bersumber 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

Pendanaan kelurahan berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan kegiatan diatur berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarpras dan Pemberdayaan di Kelurahan.

“Kegiatan Pembangunan Sarpras di kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat”ujar Hamzah diBalaikota Depok (10/1).

Menurut Hamzah, Pengelolaan dana kelurahan sepertinya kurang maksimal dilaksanakan karena Pokja dan Administrasi pendukung lainya belum siap di masing” kelurahan, akibatnya akan terjadi kesalahan” prosedur ketika proses pelaksanaan berjalan sehingga timbulnya kebocoran anggaran.

“Secara keseluruhan pelaksanaan dana kelurahan secara fisik maupun administrasi adalah tanggungjawab Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk itu perlu kita awasi bersama agar penggunaan anggaran tepat sasaran”jelas Hamzah

Baca juga : Pradi : Pagu Anggaran 2.7 M disetiap Kelurahan ada Ketidakadilan

Menyikapi hal tersebut lanjut Hamzah, maka LSM PENJARA INDONESIA KOTA DEPOK telah siap menerjunkan anggota untuk memantau pelaksanaan dana kelurahan tersebut, setidaknya melakukan pencegahan terjadinya korupsi.

“Jika Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan TIDAK SESUAI Peraturan Perundang-undangan SIAP-SIAP MASUK BUI”,tutup Hamzah. (dot)