Mengenal Lebih Dekat Asuransi Syariah 

0

Ditulis oleh Novita Dewi, STEI SEBI

Apa itu Asuransi Syariah? 

Bahasa Arab asuransi disebut dengan “ta’min”. Berdasar perkembangan di Indonesia, Istilah asuransi berasal dari kata Belanda assurantie yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia. Istilah assurantie itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda melainkan berasal dari bahasa Latin, yaitu assecurare yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian sebagai assurance (Bahasa Prancis). 

Menurut Abbas Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subtitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Sedangkan Asuransi Syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2011 dijelaskan bahwa Asuransi Syariah (ta’min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru’ memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah).

Sejarah Asuransi Syariah

Praktek asuransi sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW. Praktek asuransi disebut dengan aqilah. Aqilah dapat diartikan sebagai saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Thomas Patrick menyebutkan dalam bukunya Dictionary of Islam menjelaskan bahwa jika terdapat salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga atau ahli waris korban akan dibayar dengan sejumlah uang darah (diyat). Hal ini dapat menggambarkan bahwa suku Arab pada saat itu harus siap untuk melakukan kontribusi financial atas nama pembunuhan untuk membayar sejumlah uang kepada keluarga atau ahli waris korban.

Berdirinya perusahaan asuransi di Sudan bernama Sudanese Islamic Insurance tahun 1979 menjadi sejarah terbentuknya asuransi syariah. Pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkennalkan asuransi syariah di wilayah Arab. 

Kemudian  pada tahun 1981berdiri asuransi syariah bernama Dar al Mal al Islami di Swiss yang  yang selanjutnya memperkenalkan asuransi syariah ke Jenewa. Di Eropa, asuransi syariah kedua bernama Islamic Takafol Company (ITC) yang berdiri di Luksemburg pada tahun 1983, dan diikuti oleh beberapa Negara lainnya. Pada akhir tahun 1994 merupakan perkembangan asuransi syariah di Indonesia, yakni dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. 

Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang diperoleh oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan dan Pengusaha Muslim Indonesia. Melalui berbagai seminar nasional dan setelah mengadakan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhir berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai Holding Company pada tanggal 24 Februari 1994, kemudian PT STI mendirikan 2 anak perusahaan, yakni PT Asuransi Takaful Keluarga (Life Insurance) dan PT Asuransi Takaful Umum (General Insurance). PT Asuransi Takaful Keluarga diresmkan lebih awal pada tanggal 25 Agustus 1994 oleh Menteri Keuangan saat itu. Setelah keluarnya izin operasional perusahaan pada tanggal 4 Agustus 1994.

Pandangan Ulama tentang Asuransi

Diantara ulama yang mengahramkan asuransi adalah Ibnu Abidin, Sayyid Sabiq, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, Yusuf Qardhawi, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Bakhit al-Muth’I, Muslihuddin, Husain Hamid Hisan, Alo Yafie, serta majelis ulama fikih. Alasan dari kelompok ini adalah karena asuransi mengandung gharar (ketidak jelasan) yang sangat nyata yang dilarang agama Islam dalam semua transaksi. 

Di antara ulama ynag membolehkan asuransi yaitu: Murtadla Muthahhari, Abdul Wahbah Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Muhammad Nejatullah Shiddiq, Muhammad Musra, Muhammad al-Bahl, Muhammad Dasuqi, Muhammad Ahmad, Mustafa al-Zarqa. Di antara alasan golongan yang membolehkan asuransi adalah berdasrkan pada kaidah fikih sebagai berikut: “Asal sesuatu adalah boleh” 

Karena asal sesuatu adalah boleh dan bolehnya transaksi baru, artinya semua jenis transksi selama bermanfaat dan tidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan, asuransi merupakan kategori transaksi manusia yang bermanfaat dan taka da dalil khusus yang melarangnya.

Membolehkan asuransi berbasis sosial dan mengharamkan yang berbasis bisnis. Di antara pendukung pendapat ini adalah: Muhammad Abu Zahra, Wahbah al-Zuhaili, Musthafâ al-Zarqâ. Dengan alasan sama dengan pendapat yang pertama ketika mengharamkan asuransi dan menggunakan alasan kelompok kedua ketika membolehkan asuransi. Abu Zahrah berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat bisnis komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional

Asuransi Syariah

-Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). 

-Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudhârabah). 

-Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. 

-Pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru’ (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan (sesuai prinsip takaful). 

-Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. 

-Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. 

-Asuransi syariah menggunakan iuran atau kontribusi dari unsur tabarru’dan tabungan. Tabarru’ dihitung dari tabel mortality tanpa hitungan bunga.

Asuransi Konvensional 

-Akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan).

-Investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.  

-Premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. 

-Dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

-Keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tidak memperoleh apapun. 

-Unsur premi pada asuransi konvensional menggunakan tabel mortality, bunga dan biaya-biaya asuransi. 

Referensi:

Abbas Salim, Asuransi dan Manejemen Resiko, (Jakarta-PT.Raja Grafindo Persada, , 2003)

Muhammad Ajib, Asuransi Syariah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) 

Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)