Pemkot Depok Implementasikan Penggunaan Alat Perekam Data Online

0
Walikota Depok KH Muhammad Idris saat Melaunching Penggunaan Alat Perekam Data Online

Depok – Dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan penerima pajak, Pemerintah Kota depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) melaunching Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Online di Hotel, Restauran, tempat parkir.

Penggunaan alat perekam data transaksi online ini dalam rangka kontrol terhadap pelaksanaan pajak dan penerimaan pajak. Ujar Muhammad Idris usai Implementasi Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Online di RM Simpang Raya Jl. Margonda Raya (16/1)

Dikatakan Idris, Penggunaan alat ini juga untuk menghilangkan kecurigaan antar penarik pajak dengan pembayar atau wajib pajak.

“Dampaknya adalah kenaikan target dari pajak kita dan dampaknya lagi yang lebih krusial adalah PAD kita semakin bertambah”lanjut Idris.

Untuk efektivitas penggunaan alat ini, dikatakan wajib ya wajib dikatakan harus ya harus, namun lanjut Idris, tidak hanya ketersediaan alat ini saja tapi juga kesadaran wajib pajak itu yang lebih penting.papar Idris.

Dikesempatan sama, Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana menjelaskan, ditahun 2019, pihaknya telah memasang sebanyak 50 perekam transaksi online di berbagai sektor pajak. Seperti, restoran, hotel, area parkir dan tempat hiburan dan air tanah

“November lalu sudah kita pasang alat tersebut. 30 unit di restoran dan 20 unit di hotel, area parkir serta tempat hiburan. Peningkatan pajaknya bisa sampai 100 hingga 150 persen dibandingan dengan cara manual,” ucapnya.

Sementara di tahun ini, kata Nina, pihaknya akan mengusulkan perekam transaksi online sebanyak 200 unit untuk ditempatkan di berbagai sektor pajak. Secara keseluruhan, alat tersebut dibiayai oleh CSR Bank Jabar Banten (BJB). jelas Nina.

Untuk diketahui, alat tersebut bernama Tappingbox dan data yang ada kemudian masuk menjadi database. Adapun sistem kerja alat ini adalah mengirimkan data ke dashbord BKD dan hasilnya bisa dilihat, baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Depok
(hrln)