Pengaturan Ketentuan Sanksi Pidana Denda atas Pelanggaran Peraturan Kepala Daerah ditinjau dari Aspek Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

0
Keterangan Foto : Alfa Dera, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Jayabaya

Oleh : Alfa Dera*

Beredar pesan berantai melalui WhatsApp terkait berlandaskan Peraturan Kepala Daerah No XX tahun 2020 yang menginformasikan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang sanksi pidana denda Rp. 50.000 bagi yang tidak menggunakan masker di tempat umum (kecuali saat sedang makan, berpidato, dan melakukan olah raga untuk memperkuat jantung dan paru-paru) dan penindakan Pidana Denda akan dilakukan Satpol PP selanjutnya Proses tilang berdenda ini & Kwitansi Dana denda akan masuk ke Kas Daerah sesuai peraturan.

Dari pesan berantai tersebut penulis mencoba mengkaji terkait landasan hukum pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan kepala daerah digaris bawahi bukan berlandaskan Peraturan Daerah tetapi Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota Selanjutnya Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

diatur didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diterangkan Peraturan Perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 15 ayat (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam ayat (3) diatur bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali).

Berlakunya suatu ketentuan pidana adalah sejak saat atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari asas legalitas. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang dapat dipidana harus didasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan asas ‘nullum delictum’ ini memberikan jaminan penuh akan hak-hak
dan kemerdekaan dari individu. Individu dijamin bahwa tidak akan dipidana karena
melakukan suatu perbuatan yang tidak terlarang sebelumnya.

Berdasarkan prinsip legalitas, setiap tindak pidana harus dirumuskan lebih dahulu
dalam ketentuan perundang-undangan sesuai dengan maxim nullum delictum nulla poena sine lege.

Selanjutnya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) hukuman/pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatakan bahwa pidana terdiri atas:

1. pidana pokok yaitu:

a. pidana mati,

b. pidana penjara,

c. pidana kurungan,

d. pidana denda,

e. pidana tutupan.

2. pidana tambahan yaitu:

a. pencabutan beberapa hak tertentu,

b. perampasan barang yang tertentu,

c. pengumuman putusan hakim.

Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai pidana tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi;
c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Bagaimana kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi Pidana ?

Bahwa berdasarkan uraian landasan peraturan yang dijabarkan diatas serta mengutip dari pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, mengatakan bahwa ketentuan pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan ketentuan pidana tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundang-undangan. Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang dapat mencantumkan Ketentuan Pidana hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah (hal. 99). Kata “dapat” yang digunakan oleh Maria Farida tersebut mengindikasikan bahwa undang-undang tidak harus selalu ada ketentuan pidana di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang memuat sanksi ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian di atas ada baiknya Peraturan kepala Daerah yang mengatur ketentuan sanksi denda sebaiknya dikomunikasikan dengan DPRD agar Peraturan kepala daerah tersebut diatur dalam bentuk Peraturan daerah bukan melalui Peraturan Kepala Daerah karena apabila Peraturan kepala daerah mengatur sanksi pidana landasan hukumnya lemah jika dikaji dari undang-undangan tentang pembentukan perundang-undangan. Jika DPRD sudah menyetujui, tidak dalam waktu satu minggu perubahan Peraturan kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tersebut bisa dilaksanakan, dan penulis yakin dalam perbedaan politik apapun, seluruh anggota DPRD juga akan bersepakat mendukung upaya penanganan Covid di daerah termasuk penyusunan dan penetapan Perda yang ada Sanksi ketentuan pidana untuk penanganan Covid-19.

Jika ada warga yang menguji terkait penerapan sanksi pidana yang diatur Peraturan Daerah dipastikan akan sulit untuk dikalahkan. Tapi jika dasarnya Peraturan Kepala Daerah khawatir, warga yang cukup paham hukum berpotensi tidak akan taat karena dasar hukum produknya terlalu lemah,Bahwa pengaturan Jenis peraturan perundangan undangan yang dapat ketentuan pidana ini adalah salah satu tujuan dari kepastian hukum ,menurut penulis apabila semua peraturan perundang-undangan dapat mengatur sanksi pidana maka berpotensi kedepannya Camat akan mengeluarkan Peraturan Camat atau Lurah akan mengatur Peraturan Lurah yang mengatur Sanksi Pidana maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum – Universitas Jayabaya.