Persaingan Merebut Kursi Pimpinan DPD Memanas

0
Foto: Amir

Jakarta –  Peta persaingan merebut kursi kepemimpinan di lembaga legislatif semakin memanas. Tak terkecuali di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejumlah kandidat pimpinan lembaga senator tersebut terus menggalang dukungan. Selain dukungan, narasi kepemimpinan yang ditawarkan juga menjadi poin krusial untuk berkontestasi.

Anggota DPD terpilih, Tamsil Linrung mengatakan bahwa dibutuhkan narasi kelembagaan untuk memperkuat DPD agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Penguatan DPD dapat berjalan dengan positioning seperti saat ini.

“Penguatan kelembagaan tidak berarti harus menambah kewenangan. Tapi bagaimana mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki. Penguatan DPD bukan dikesankan bersaing dengan DPR. Bukan mengambil kewenangan apalagi melemahkan yang lain,” ujar Tamsil dalam diskusi bertajuk Penguatan DPD RI ; Siapa Layak di Kursi Pimpinan? Sabtu (14/9) di Cikini.

DPD diabaikan ketika di daerah karena keberadaanya belum dirasakan oleh kepada daerah. Padahal bila DPD mengoptimalkan fungsi sebagai wadah artikulasi aspirasi daerah, maka DPD akan mendapatkan posisi yang baik di mata daerah.

DPD, menurut Tamsil, bahkan harus ikut bersuara dengan revisi UU KPK. Sebab disana ada kepentingan daerah. KPK yang kuat berperan dalam penyelamatan aset daerah.

Tamsil menilai, banyak isu daerah yang dapat diperjuangkan oleh DPD. Sebab wajah DPD adalah wajah daerah. Esensi penguatan DPD, imbuh Tamsil, merupakan perjuangan yang menitikberatkan agenda daerah yang tentu saja berkonsekuensi pada kepentingan nasional.

Terkait namanya yang mencuat di bursa kandidat pimpinan DPD, Tamsil optimis, ide DPD Berdaya yang ditawarkan mendapat sambutan luas dari koleganya. “Iya, dukungan mengalir. Kita terus mengkomunikasikan ide dan narasi agar DPD dapat berkiprah lebih baik sesuai espektasi masyarakat,” ujar Tamsil.

Menanggapi Tamsil, Edwin Pratama Putra, mengamini pendapat koleganya. Menurut senator muda dari provinsi Riau ini, isu kabut asap saat ini misalnya, dapat diadvokasi oleh DPD agar menjadi perhatian pemerintah.

“DPD harus lebih pandai memanfaatkan momentum. Banyak isu-isu daerah yang mencuat dan mendapat perhatian masyarakat. Mulai dari revisi UU KPK hingga kabut asap di Riau,” sambungnya.

Di tempat yang sama, pengamat Hukum Tata Negara, Muhtar Dg Mile mengimbuhkan bahwa dalam perspektif konstitusi, DPD lahir untuk mengakomodir eksistensi perwakilan utusan daerah yang dihapus pada era reformasi. “Sejak perubahan format pemilihan, isu penguatan fungsi DPD sebenarnya sudah bergulir,” ujarnya.

Namun dinamika internal dalam tubuh DPD, dinilai berimplikasi pada munculnya keraguan bagi banyak pihak untuk menyetarakan kewenangan DPD dan DPD dalam bidang legislasi. Karenanya, Muhtar menilai DPD terlebih dahulu harus menguatkan dirinya secara internal. Yaitu dengan membangun soliditas anggota.

“Memang bukan perkara mudah. Masing-masing individu anggota DPD memiliki legitimasi yang sama. Kedudukannya sama. Tidak terikat tautan politik seperti halnya di DPR yang harusn tunduk pada fraksi atau intruksi parpol,” imbuh Direktur Hukum Serum Institute ini.

Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria untuk DPD kedepan.

“Pertama, berkarakter solidarity maker. Ketua DPD harus bisa memutus konflik internal yang terjadi belakangan,” papar pria yang akrab disapa Ipang ini.

Yang kedua, lanjut Ipang, dibutuhkan pimpinan DPD yang punya narasi untuk mengoptimalkan kinerja DPD dengan kewenangan yang ada saat ini. Yang ketiga dibutuhkan pimpinan yang memiliki relasi politik kuat untuk meningkatkan kualitas hubungan dua saudara dalam parlemen kita DPR dan DPD.

“Saya menilai sosok Tamsil Linrung jadi jalan tengah penguatan DPD,” pungkas Ipang. (amir)