Proyek Bermasalah Agar Segera di Black List

0

IMG_20160111_140756Depok – Sketsaonline

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok Cahyo meminta agar Pemkot Depok melalui Dinas-Dinas terkait kegiatan proyek TA.2015 yang telah diputus kontrak (Cut Off) untuk segera diumumkan dan segera masuk dalam daftar hitam (Black List).

Menurut cahyo Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) kota Depok telah menyatakan ada beberapa kegiatan proyek di Tahun Anggaran 2015 , diantaranya yakni pembangunan jembatan utama terminal jatijajar yang di Putus Kontrak (Cut Off), hal ini dikarenakan kesalahan Pelaksana/Kontraktor selaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak menyanggupi kegiatannya pada masa pelaksanaan kegiatan proyek yang telah ditentukan pada RKS lelang yang telah dimenangkan oleh perusahaan tersebut.

Mengacu pada aturan yang berlaku diantaranya PERPRES 70 Tahun 2012 Pada Pasal 93 Ayat (1) dan (2), Dinas BMSDA juga kemudian dinyatakan telah mencairkan Jaminan Pelaksanaan dari Penyedia Barang/Jasa yang bermasalah dan kemudian Penyedia Barang/Jasa tersebut dimasukan dalam Daftar Hitam (Black List) untuk tidak dapat mengikuti tender di seluruh Indonesia selama 2 (dua) Tahun kedepan.

Lebih jauh cahyo menjelaskan terkait hal ini masih banyaknya proyek yang bermasalah di dinas lain lingkungan Pemerintah kota Depok, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain yang ditengarai masih terdapat kegiatan proyek yang bermasalah dan tidak selesai hingga wbatas aktu yang ditentukan. Apakah sdinas lain udah melakukan langkah seperti yang dilakukan Dinas BMSDA tersebut. jelasnya.

Cahyo pun menghimbau mati sama-sama kita tunggu, apakah Dinas-Dinas di Pemkot Depok berani mengambil sikap tegas dengan memasukan Perusahaan atau Penyedia Barang/Jasa yang bermasalah ke Daftar Hitam (black list) untuk selanjutnya dapat kita lihat karena tercantum di Portal Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) seperti yang pernah dilakukan Tahun 2012 silam. Ujar Cahyo lebih lanjut.()