Ridwan Kamil Bersama Walikota Depok Pantau Posko Bantuan dari Provinsi Jabar

0
Foto : Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) didampingi Wali Kota Depok Mohammad Idris kunjungi Posko Bantuan dari Provinsi Jawa Barat di Kantor Pos Depok Timur, Sukmajaya, Rabu (15/04/2020).

Depok – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) didampingi Wali Kota Depok Mohammad Idris kunjungi Posko Bantuan dari Provinsi Jawa Barat di Kantor Pos Depok Timur, Sukmajaya, Rabu (15/04/2020). Bantuan tersebut akan didistribusikan kepada warga Kota Depok melalui Petugas PT Pos dan Pengemudi ojek online.

Selain mengunjungi Posko Bantuan, Didampingi Wali Kota Depok Mohammad Idris, Ridwan Kamil juga memantau secara langsung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperbatasan Depok-Kabupaten Bogor di Cilodong, Depok.

Pada kesempatan itu RK mengungkapkan bahwa pelaksanaan PSBB di Kota Depok masih belum maksimal, banyak masyarakat yang melanggar dan lalulalang di jalan di Kota Depok.

“Menurut hasil riset universitas, kalau PSBB dijalankan secara disiplin, di akhir Juni sudah memasuki trend menurun. Namun bila tidak mereka yang tidak melakukan jaga jarak, mungkin bulan setelah Juni, isu Covid-19 masih terus berlangsung,” tuturnya usai meninjau pos check point di beberapa titik di Kota Depok.

Menurut RK, kepolisian sudah mendirikan pos-pos penjagaan untuk memeriksa warga yang berkegiatan di jalan. Warga yang melanggar, akan mendapat surat teguran.

“Kepada mereka yang melanggar aturan, dengan tujuannya tidak jelas, bukan kelompok termasuk di 8 (profesi) zona pengecualian PSBB, seperti (bidang) logistik, pangan, kesehatan, akan diberi surat peringatan yang disebut blangko teguran, seperti surat tilang,” tegasnya.

Sementara Wali Kota Depok Mohammad Idris mengakui masih banyak warganya yang melanggar PSBB. Pelanggaran dilakukan seperti nongkrong di warung dan masih ada warga tidak mengunakan masker.

Menurutnya PSBB di hari pertama masih banyak masalah, maka kami meminta Satpol PP Kota Depok untuk menindak secara merata di masyarakat.

“Masih banyak masalah, harus dievaluasi,” tegas Idris. (dotje)