Sejumlah Penggiat Anti Korupsi Depok Dukung KPK dan BPK Audit Dana COVID-19 Dan RTH

0

DEPOK – Guna terwujudnya pengelolaan anggaran penanggulangan bencana Covid-19 Bersih, Jujur, Transparan dan Bebas Korupsi, Sejumlah Lembaga Antikorupsi kota Depok minta dukungan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk melakukan sidak ke Daerah Kota Depok

Adapun para penggiat anti korupsi tersebut terdiri dari pengerak dan pengawas di bidang anti korupsi Tim Akar Rumput Kota Depok dan Komite Anti Korupsi indonesia ( KAKI ) serta Komisi Pengawas Korupsi ( KPK ),

Soeryadi Boges Ketua Akar Rumput Kota Depok mengatakan kami Bersama Tim aktifis mendukung penuh BPK-RI maupun KPK agar segera sidak dan mengaudit penggunaan dana penanggulan Covid-19 yang telah digunakan beberapa Dinas dilingkungan Pemkot Depok.

“Kita berharap penuh kepada BPK dan KPK untuk segera memanggil beberapa instansi terkait yang telah menerima dan mengelola aliran dana penanggulangan Bencana Covid-19 , antara lain Dinas Sosial, Kesehatan, Damkar, RSUD Kota Depok serta sejumlah anggaran yang telah diterima pihak Kecamatan serta Kelurahan se-Kota Depok untuk di audit secara marathon mengenai anggaran yang telah disalurkan selama masa pandemi dan penanggulangan Covid-19 di Kota Depok”. Ujar Boges saat bentangkan spanduk dukungannya terhadap BPK RI dan KPK di Arif Rahman Hakim kemarin (8/09)

Menurut Bogea permintaan ini sangatlah penting dilakukan agar dana yang sudah dan belum terserap bisa dipastikan tersalurkan dengan baik dan benar, merata serta terevaluasi dengan kinerja lapangan selama masa pandemi melawan covid 19 berjalan” Tambahnya.

Hal senada diucapkan Ketua umum Komite Anti Korupsi Indonesia Drs Zawawi ,SH bahwa Penanggulan Covid-19 di wilayah Kota Depok seharusnya bukan hanya sekedar surat edaran pembatasan sosial semata. akan tetapi Pemkot Depok beserta Gugus Tugas tingkat Kota dipandang perlu untuk mempertimbangkan dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat miskin dan miskin baru yang semakin terhimpit beban kehidupannya dimasa pandemi Coronavirus.

“Pemkot Depok harus bertanggung jawab penuh atas dampak negatif yang di sebabkan Pandemi Covid-19 mulai dari pelaku usaha kecil, pengangguran baru sampai ke masalah pendidikan yang dialami masyarakat bawah akibat dari ketidakjelasan sistem penanganan wabah Covid-19 di Kota Depok saat ini”ungkapnya.

Dirinya menilai DKI Jakarta saat ini telah menerapkan kembali Pembatasan sosial berskala besar, kebijakan ini akan berdampak pula ke beberapa Kota Penyanggah seperti Kota Depok khususnya,

” Pemkot Depok melalui Gugus Tugas Kota agar secepatnya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yang saat ini fokus pada pemulihan ekonomi selama fase Covid-19, hal ini agar terciptanya sinergitas pelayanan masyarakat yang terarah, merata dan bersih dari segala bentuk korupsi.

Artinya, dalam hal ini masyarakat Kota Depok bisa merasakan pelayanan profesional dari para penyelenggara negara tingkat Kota, yang memang sudah selayaknya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya,

Kami aktifis Akar Rumput Kota Depok berharap agar kiranya Pemkot Depok tidak alergi atas segala kritikan positif dari berbagai organisasi non pemerintahan yang memang bertugas menjadi pilar ke-5 sebagai pengawas regulasi sistem pemerintahan yang sedang berjalan demi terciptanya Kota Depok yang lebih baik dan bebas dari para koruptor” tutupnya.

Di tambahkan Drs. Zawawi, SH, Saya selaku Ketua umum Komite Anti Korupsi Indonesia akan mendorong dan mensupport kepada KPK Agar segera melakukan cek and ricek terkait semua bentuk laporan murni maupun informasi terkait adanya dugaan Penyelewengan anggaran negara yang terjadi di Kota Depok” ucap Zawawi (dot)