Tak Di Dukung Saat Pilkades, Perangkat Desa Pekalangan Di Paksa Mengundurkan Diri

0
Kustini Kaur Umum Desa Pekalangan

Bondowoso| Sketsaonline. com – Usai pelaksanaan Pilkades serentak 15 Nopember 2021 di Kab. Bondowoso khususnya ternyata masih banyak menimbulkan kasus yang terjadi. Diantaranya, banyak Kepala Desa yang ingin memberhentikan dan mengganti aparatur desa dengan alasan faktor tidak mendukung Kades terpilih saat masa Pilkades.

Dan hal ini terjadi di Desa Pkalangan Kec. Teggarang diduga beda pilihan saat kontestasi pilkades Kaur Umum Desa Pkalangan Kustini di paksa oleh oknum Kades terpilih agar memundurkan diri jabatan Kaur darpada diberhentikan dengan tidak hormat hanya karena memindah/mengalihkan penerima BLT DD atas nama Ghofur ke Kpm lain yakni Mawadah dan Ida itupun saat Kades lama, Sukardi.

Padahal menurut Kustini, hal itu sudah sesuai aturan dan dimusyawarahkan serta sudah dikembalikan sendiri oleh Mawadah dan Ida ke Ghofur walaupun secara aturan tidak boleh karena Ghofur sudah mendapat Program BPNT.

” Akan tetapi kenapa persoalan ini yang dijadikan alat/alasan untuk memberhentikan Saya padahal kasus serupa juga terjadi pada warga Rt. 07 Rw 02 atas nama Rohim yang juga ditarik oleh oknum perangkat Desa kemudian di bagi 2 dengan Luluk koq ngak di soal, malah yang Ghofur justru di permasalahkan kan ngak adil kalau seperti ini. ” Tutur Kustini.

Saat Pengembalian Dana BLT ke Ghofur

Ia juga mengatakan tidak keberatan kalau memang mau di berhentikan oleh Kades terpilih asal sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. ” Dan dibuktikan dengan Surat Pemecatan dari Kades akan tetapi jangan paksa Saya untuk mengundurkan diri secara sepihak tanpa alasan yang jelas karena Saya jadi Perangkat Desa Pkalangan melalui proses yang sebenarnya bukan sekedar melalui lisan. ” Ujarnya.

Dan Kustini juga mengatakan kalau Perangkat Desa bisa diberhentikan karena; usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ” Oleh karenanya, buktikan kalau memang saya salah proses secara hukum dan apabila terbukti bersalah tanpa dipaksa Saya akan mundur dengan sendirinya. ” Ungkap Kustini.

Terpisah, Mantan Kades Pkalangan Sukardi menegaskan kalau setiap kades punya kebijakan tersendiri termasuk saat dirinya menjabat, bahkan ada pengurangan jumlah penerima BLT DD saat itu yakni dari 164 KPM menjadi 116 karena keterbatasan Anggaran hal itu tertuang dalam Berita Acara Musdessus.

” Dan Tiap Rt tentunya ada penguarangan 2 Orang karena ada kebijakan tersendiri akhirnya sepakat 1 KPM ada yang di bagi 2 dan bisa dipertanggungjawabkan melalui berita acara musdes kesepakatan jadi menurut Saya hal itu sudah ngak ada masalah. ” Tegasnya.

Sementara itu, Kasipem Kec. Teggarang, Taufan. K. Pemberhentian Perangkat Desa harus ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat. ” Nah, sesuai Permendagri tersebut dapat dipahami bahwa Kepala Desa atau Kades tidak bisa sepihak memberhentikan Perangkat Desa Sesuai UU Desa, Kades memang memiliki kewenangan yang sangat besar dalam memimpin desa, namun bukan berarti kades bisa melakukan apa saja sesuai keinginan diri dan kelompoknya. ” Ujar Kasipem Kec. Teggarang.( Bam” S ).