Tak Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020, LKPJ Bupati Bondowoso Dikembalikan

0

Bondowoso| Sketsaonline. com – Pengembalian LKPJ Bupati terkait penggunaan anggaran tahun 2020 oleh DPRD Kab. Bondowoso karena dianggap melanggar amanah Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, Minggu ( 18/4 ).

Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir menjelaskan, bahwa amanah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah diatur lebih lanjut melalui PP No. 13 Tahun 2019 dan Permendagri No. 18 Tahun 2020”.

“LKPJ Bupati merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD, yang merupakan representasi masyarakat Bondowoso dan pelaksanaan dari pasal 71 dan 74, UU No. 23 Tahun 2014”. Tuturnya.

Dan “LKPJ Bupati memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD (Psl 16 PP 13/2019 & Psl 14 angka 2 Permendagri 18/2020). LKPJ Bupati dikembalikan, karena tidak melaksanakan amanah Permendagri No. 18 Tahun 2020”. Ujar H. Ahmad Dhafir.

Ia juga menegaskan bahwa LKPJ Bupati bertujuan untuk mengetahui kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta permasalahannya, sebagai bentuk upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas serta akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ” Selanjutnya dapat dilakukan pembahasan dan dilanjutkan penyampaian rekomendasi DPRD. ” Tegasnya.

Terpisah, ketua Faksi Partai Kebangkitan Bangsa, sekaligus ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H. Tohari, S.Ag., menepis rumor ada kepentingan tertentu terkait pengembalian LKPJ Bupati. Alasan DPRD mengembalikan LKPJ Bupati, murni karena penyusunan tidak sesuai Permendagri No. 18/2020. “Penyusunan LKPJ Bupati tidak melaksanakan Amanah PP 13/2019. Dalam LKPJ Bupati tidak mencantumkan capaian kinerja program, kegiatan serta serapan anggaran dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Sehingga DPRD tidak dapat membahas LKPJ Bupati, dan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

” Banyak ketentuan yang dilanggar dalam penyusunan LKPJ Bupati, lanjut H. Tohari, pertama, Permendagri 18/2020 tidak dicantumkan dalam dasar penyusunan LKPJ Bupati, lebih parah, Permendagri 18/2020 tidak dilaksanakan dalam penyusunan LKPJ Bupati.

Kedua, pemerintah tidak membentuk tim penyusun dan kelompok kerja penyusuNan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), LKPJ dan RPJMD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, dengan Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Penyusun.

Ketiga, penyajian data LKPJ Bupati tidak mencantumkan hasil capaian kerja Tahun Anggaran 2020, melainkan proyeksi capaian kerja. Sehingga penyusunan LKPJ Bupati, terkesan asal-asalan, karena capaian kinerja sangat berhubungan dengan realisasi pengunaan anggaran. Sebagai contoh, di OPD Dinsos, terdapat anggaran ± Rp1 m dengan capaian kinerja 100%, tetapi penggunaan anggaran hanya dilaporkan Rp1 jt.

Di Pemerintahan saat ini, laporan kinerja masing-masing OPD tidak dilakukan secara rutin dan periodik, bahkan Bagian Pemerintahan sampai jemput bola meminta laporan kinerja OPD. Dan setelah OPD melaporkan, ternyata tidak ada kesesuaian data capaian kinerja dengan LKPJ Bupati.

DPRD berharap, LKPJ Bupati segera dilakukan perbaikan, sehingga LKPJ Bupati dapat menyajikan data sesuai dengan perencanaan dan fakta pelaksanaan anggaran,” Ungkap H. Tohari. ( Bam” S ).