Wali Kota Depok Bantah Keluarkan Imbauan akan Razia LGBT

0
Wali kota Depok saat memberikan keterangan pres di RM Simpang Raya Depok Kamis (16/01). Foto : dot

DEPOK – Wali Kota Depok Mohammad Idris membantah telah mengeluarkan kebijakan atau imbauan mengenai razia aktivitas kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di kos-kosan dan apartemen di Kota Depok.

Dia mengaku terkait imbauan razia tersebut, pihaknya hanya menjalankan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.

“Sudah tupoksi kita penertiban dimanapun, tak hanya LGBT seluruh tindakan yang melanggar norma baik norma negara, etnis bangsa, itu ada ketentuan penertibanya,” kata Idris seusai meresmikan penerapan alat perekam data transaksi online di Rumah Makan Simpang Raya, Jalan Margonda, Beji Depok, Kamis (16/01).

“Ketika ada kasus ini (Reynhard Sinaga) saya sudah perintahkan Satpol PP dan dinas kependudukan untuk melakukan peningkatan aktivitas di kos-kosan dan apartemen. Saya tidak mengatakan LGBT secara khusus, diantaranya ada penyimpangan seksual tak hanya LGBT. Periksa saja edaran, tidak (dikeluarkan) punya,” tambahnya.

Sebelumnya, Komnas HAM menilai imbauan Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk melakukan razia aktivitas kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) serta pembentukan crisis center khusus korban terdampak LGBT merupakan tindakan diskriminatif. Komnas HAM meminta kebijakan itu dibatalkan.

Terkait surat Komnas HAM ke Wali Kota Depok soal adanya tindakan diskriminatif karena perintah razia di kosan dan apartemen, Idris mengaku belum menerima surat tersebut secara langsung, terlebih tidak ada kebijakan yang dikeluarkan olehnya.

“Saya belum dapat terima surat secara langsung dari komnas HAM dan katanya kita sudah keluarkan kebijakan sama sekali saya belum pernah keluarkan kebijakan apapun,” jelasnya.

Menurut Idris, razia yang di perintahkan ke Perangkat Daerah (PD) melalui Satpol PP dan Dinas Kependudukan merupakan program lama yakni pemberdayaan dan penertiban.

“Kami punya program namanya pemberdayaan dan penertiban sudah lama, saya titipkan di DPAMK perlindungan anak supaya anak-anak baik dan saya titipkan ke Satpol PP sebagai penegak perda,” pungkasnya. (Dot)