Wali Kota Depok Nilai Keputusan Presiden Sudah Tepat Terkait Pencabutan Perpres Investasi Miras

0
KH. Mohammad Idris

Depok – Wali Kota Depok KH Mohammad Idris nilai Keputusan Presiden terkait pencabutan Investasi miras Sudah tepat. Sebab setelah ditetapkan pada 2 Februari 2021, banyak pihak yang menolak adanya Perpres tersebut.

“keputusan itu dilakukan setelah mendapat tekanan dari berbagai elemen masyarakat, ormas hingga partai politik, termasuk saya, sehingga Presiden RI, Joko Widodo akhirnya mencabut Perpres Investasi Miras.ujar Idris (2/3)

Dalam hal ini, Wali Kota Depok menyambut baik terkait pencabutan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satu pembahasan dalam Perpres terkait investasi minuman keras atau miras.

Perpres tersebut tertulis regulasi penanam modal baru dapat dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.

Namun, kata dia, tetap saja penjualannya akan sangat sulit untuk diatur. Sebab, produsen minuman beralkohol diduga bakal menjual ke daerah-daerah lain.

“Walaupun diperbolehkan di empat provinsi. Tapi penjualannya bisa saja ke daerah lain, misalnya Kota Depok,” tuturnya.

Menurut Idris, di Kota Depok sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Regulasi tersebut tertuang pada Perda Nomor 6 Tahun 2008.

“Kami konsisten dalam memberantas miras karena Depok memiliki payung hukum Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Perda tersebut membuat Kota Depok lebih tertib,” jelasnya.

lebih lanjut Idris menuturkan, bahwa industri minuman beralkohol tidak banyak memiliki pengaruh terhadap ekonomi. Seperti di Kota Depok penyumbang investasi terbesar dari sektor properti.

“Investasi miras lebih banyak mudaratnya. Untuk itu, kebijakan pemerintah adalah bagaimana konsumsi minuman beralkohol ditekan untuk kebaikan masyarakat. Bukan malah didorong untuk naik, maka pencabutan Perpres Investasi Miras sudah sangat benar,” terangnya.

Sementara itu Anggota DPRD Depok, Hj Endah Winarti secara tegas menolak Perpres Investasi Miras.

“Miras membunuh generasi muda, saat ini kita masih memikirkan keluar dari Covid-19, nah ini ada lagi aturan tentang investasi miras. Jelas saya menolak dan merasa ini adalah malapetaka bagi kaum generasi muda dan semuannya,” tegas Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Depok.

Selain bertentangan dengan kaidah agama, sambungnya, ia yakin semua agama tidak setuju dengan investasi miras.

“Bahkan ada beberapa Anggota DPR RI yang di dapilnya akan diijinkan investasi miraa saja menolak. Mohon pimpinan tertinggi di negeri ini bantu kami menyelamatkan generasi muda, generasi emas, untuk Indonesia tercinta,” pungkasnya.(hrln/dris)